Tribun On Focus

Hildi Hamid Sebut Kemiskinan dan Pengangguran di KKU Menurun

Angka pengangguran dan kemiskinan berkurang, dengan penghasilan Rp 500 ribu pun anak sekolah semua dan ada yang kuliah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid saat menjadi pembicara pada diskusi Tribun On Focus yang digelar Tribun Pontianak, di kantor Tribun Pontianak, jl Sui Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (10/4/2017). Diskusi yang membahas Kinerja Pemenuhan HAM di Tingkat Lokal ini juga menghadirkan pembicara dari Kakanwil KemenkumHam Kalbar, Rochadi Imam Santoso dan Direktur Elpagar, Furbertus Ipur. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menuturkan pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus dalam pemerintahnnnya memberikan efek yang positif, selain mendapat penghargaan pemenuhan HAM dari Kemenkumham, menurutnya juga berdampak pada angka kemiskinan dan pengganguran yang menurun.

"Angka pengangguran dan kemiskinan berkurang, dengan penghasilan Rp. 500 ribu pun anak sekolah semua dan ada yang kuliah, ini yang membuat ada angka penurunan kemiskinan dan pengangguran, saya tidak merasa melaksanakan pemenuhab HAM karena hal tersebut memang kebutuhan masyaraka, ternyata hak-hak masyarakat pendidikan dan kesehatan termasuk pemenuhan HAM, dan saya memang buka seluas-luasnya," Ujar Hildi, Senin (10/04/2017).

Baca: Tribun on Focus Dorong Perda yang Responsif HAM

Ia mengatakan, pada awalnya masyarakat Kayong Utara banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikan, karena menurut Hildi pemikiran masyarakat ingin menjadi pegawai negeri, dan menurutnya pula memang yang menjadi pegawai sekitar 1500 guru dari 2400 pegawai negeri.

"Untuk medis menteri kesehatan berikan tenaga kami hanya dapat satu, 2009-2010 kami membangun pendidikan dan kesehatan, sehingga kami terabaikan perangkat daerah jdi 2012 di moratorium. Terkait juga Kesehatan, bagaimana orang masih orang percaya obat kampung, sehingga dibidang kesehatan membangun puskesdes di desa-desa, kita meningkatkan puskesmas dengan rawat inap," tuturnya.

Orang nomor satu di Kayong Utara ini mengatakan, dari data BPS berdampak pada IPM sudah masuk kategori sedang, Menurutnya pula, hal yang ia lakukan pada 2015 terlihat efeknya, dan ketika perangkat desa diharuskan SMA serta walaupun pendidikan gratis berjalan 9 tahun partisipasi sudah naik menjadi 60 persen.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved