BREAKING NEWS: Kontraktor Mempawah Minta DPRD Alokasikan Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum aliansi kontraktor Mempawah melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mempawah, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mempawah H Rahmad Satria dan ketua Komisi III DPRD Mempawah H Rusli Abdullah, Kamis (6/4/2017)

Keduanya eminta perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ini untuk beraudiensi dengan mereka diruang rapat DPRD Mempawah. Disampaikan oleh penasehat hukumnya, HM Husni Thamrin bahwa penyampaian aspirasi sekaligus audiensi forum aliansi kontraktor Mempawah adalah untuk mengklarifikasi terhadap hal yang dianggap 'jarak' antara pengusaha tergabung dalam forum aliansi kontraktor Mempawah ini.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi ini untuk bertabayun terhadap dugaan yang ada selama ini, maka hasil ini kami minta disampaikan ke instansi terkait, "ujarnya.

Sebagai gambaran, ia mengatakan jika sebelumnya anggota yang tergabung dalam Gapensi Mempawah (Kabupaten sebelum kepemimpinan bupati saat ini bisa mencapai 400-600an anggota, namun saat ini hanya mencapai dibawah 180 anggota.

"Ini sangat miris kami melihatnya, bahkan saat ini kami memakai baju hitam tanda berkabung, berkabungnya ini menunjukkan mati surinya pengusaha-pengusaha lokal ini, padahal perusahaan-perusahaan ini dituntut untuk membayar pajak, atau membayar iuran anggota segala macam,"jelasnya.

Namun dikatakan mereka tidak memiliki kursi di APBD Mempawah. "Kami berharap kepada ketua dan anggota dewan dapat mengalokasikan dalam anggaran-anggaran bagi pengusaha di  Mempawah,"ujarnya.

Ia mengatakan hak dewan adalah hak menganggarkan, namun perusahaan luar malah dengan mudahnya masuk dan pengusaha lokal hilang. Kemudian dikatakannya, sasarannya dalam aksi ini adalah DPRD karena dipahami sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat.

"Untuk hasil pertemuan ini, kami akan kita sampaikan kepada peserta aksi," ujarnya.

Bahkan mereka akan melanjutkan aksi ke kantor eksekutif. Ini dikatakannya bahwa semua kemakmuran dinikmati bagi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali elemen pengusaha kontraktor ini.

"Jangan biara kujagan kubangun dan kupeliharan kami dipelihara, tapi bagaimana nasib kami dijaga, jangan proyek besar saja diperuntukkan tapi pengusaha kecil tidak,"jelasnya. Maka lantas dikatakan untuk fungsi dewan selain menganggarkan tapi juga memangkas. Kemudian fungsi LPS benar-benar dikontrol karena dibawah pemkab Mempawah.

"Karena memang diera digital, artinya LPS dikendalikan manusia, bisa saja nanti loading diperberat. Maka kita perlu pembinaan DPRD, jangan kita dibinasakan,"jelasnya.

Baca:  Rahmad Satria Bantah Dewan Main Proyek

Kemudian ditambahkan ketua forum aliansi kontraktor Mempawah, Budi Darmayansyah yang mengatakan aksi yang mereka lakukan lantaran miris dengan kenyataan saat ini dimana anggota asosiasi yang awalnya berjumlah 400 kini hanya tinggal 27 anggota yang bisa hidup bergantung dari pekerjaan konstruksi ini. "Jadi saya berharap dari pertenmuan ini dapat dikomunikasikan dengan pemda terutama pemda bahwa kami perlu hidup dan makan, karena yang dibelakang kami ini adalah tukang-tukang kami, buruh kami itu banyak menggantungkan hidup dari pekerjaan kami,"ujarnya.

Sehingga jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan ini, bagaiman dapat membiayai mereka.