Anpri Kalbar Serukan Dialog Antar Elemen Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dian Lestari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aliansi untuk Perdamaian dan Transformasi (Anpri) Kalbar menyerukan lima hal, sebagai respon terhadap situasi terkini di Kalbar, mengingat kerawanan sosial cenderung meningkat dan berpotensi berkembang menjadi konflik kekerasan antarkelompok masyarakat.

Pertama, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan kepentingan Kalbar dan nasional yang kondusif, dengan menjalankan budaya dialogis.

Anpri menyerukan agar toleransi dikembangkan menjadi solidaritas, dan tidak mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada.

"Dialog diperlukan sebagai upaya membangun pemahaman bersama. Kita memiliki budaya gotong royong, yang baik untuk dikembangkan. Perlu kesadaran dan komitmen bersama, untuk menjaga suasana kondusif," kata Furbertus Ipur, juru bicara Anpri, usai pertemuan beberapa perwakilan organisasi anggota Anpri, Kamis (19/1/2017).

Anpri merupakan gabungan lintas organisasi, antara lain Institut Dayakologi, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar, Elpagar, DPD Kerukunan Masyarakat Batak Kalbar, GP Ansor Kalbar, Yayasan Pancur Kasih (YPK), Perkumpulan Pancur Kasih (PPK), Paguyuban Masyarakat Jawa Kalbar (PJ-KB), GMKI Kalbar (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dan Ruai TV.

Pernyataan kedua adalah meminta agar seluruh elemen masyarakat, agar menjaga silaturahmi dan kekerabatan dalam bingkai NKRI.

"Indonesia yang dihimpun dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, agama, dan adat-istiadat merupakan kekuatan yang bisa memperkuat NKRI," kata Ipur.

Dia meyakini bahwa apa yang terjadi di Kalbar, memiliki keterkaitan dengan permasalahan struktural di tingkat internasional, nasional, dan lokal.

Memahami permasalahan di beberapa lini tersebut, akan memberi gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada kondisi Kalbar saat ini.

Tujuannya agar berbagai pihak dapat mengupayakan langkah-langkah solutif untuk menjaga perdamaian dan membangun transformasi. ANPRI mendorong kerjasama dan koordinasi multi stake holder lintas agama dan etnik, untuk bersama- sama merawat keragaman dan kebersamaan, dalam bingkai NKRI yang berdaulat.

Pernyataan ketiga, Anpri mengimbau agar masyarakat lebih kritis dan meneliti kebenaran informasi yang beredar, serta jangan percaya dengan informasi yang menyesatkan.

"Berita hoax di media sosial, sangat mudah disebarkan. Dalam waktu singkat mampu membuat banyak orang salah paham. Perlu kejelian untuk mengetahui berita hoax atau tidak. Tahan diri untuk tidak menyebarkan berita hoax," ujar Ipur.

Pernyataan keempat adalah mengimbau kelompok-kelompok masyarakat yang hendak menyatakan pendapat, hendaknya melakukan aksi dengan tertib dan menahan diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan.

"Dalam alam demokrasi, dijamin hak menyampaikan pendapat. Hendaknya penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, tidak melakukan aksi secara anarkis dan provokatif," kata Ipur.

Pernyataan kelima, Anpri meminta pihak keamanan agar menangani permasalahan dan unjuk rasa secara profesional, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog damai.