Dukung Tim Saber Pungli, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in yang mengapresiasi dan mendukung dikukuhkannya Tim terpadu Satgas Saber Pungli Kota Pontianak.

"Ini bagus, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (Good Governance), mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kota/ kabupaten. Saya pikir ini suatu hal yang baik, cuma mungkin begini, kadang-kadang ada juga orang yang nyengir sambil senyum, kenapa sih tidak dari dulu," ungkapnya usai menghadiri pengukuhan Tim Satgas Saber Pungli Kota Pontianak, Selasa (20/12/2016).

Baca: Sutarmidji Kukuhkan Tim Satgas Saber Pungli Kota Pontianak

Lanjutnya, ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan yang baik, yang dulunya mungkin dianggap kurang baik, maka ada orang-orang yang menjadi agak sedikit pesimis.

"Tapi sudahlah, itukan masa lalu ya. Tapi bagaimana, kalau menurut Pak Wali Kota saya setuju, sebelum mungkin pada proses menangkap, lebih baik kan ada pembinaan. Kalau memang ada ditemukan, misalnya kesalahan, lebih baik dilakukan pembinaanlah, diberitahu," ujarnya.

Tim Saber Pungli menurut pengamatannya sebagian besar berasal dari aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum. Yang tentunya masing-masing telah memiliki protap.

"Misalnya dalam pengurusan izin, kemudian yang ndak boleh dilakukan, pungutan liar dan sebagainya, sebenarnya ini sudah ada. Ini memang nampak ada indikasi dan ada laporan, sebaiknya dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Kalau ditangkap itu, mungkin terakhirlah ya," jelasnya.

Jika dalam sambutannya Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyebutkan sebanyak 57 item (Pungli) berpeluang terjadi di lingkungan sekolah.

Firdaus membenarkan hal tersebut, ia mencontohkan adanya laporan yang diterimanya dari satu di antara pengurus sekolah di Pontianak, yang menginformasikan kepadanya bahwa pihak sekolah mau mengadakan tur, dan uang yang ditarik kepada siswa, sudah disetujui atau disepakati orangtua siswa, namun pihak sekolah khawatir jika penarikan biaya tur tersebut, ke depannya akan bermasalah karena dikategorikan sebagai Pungli.

"Kalau sudah disepakati semua, sudah. Ternyata tidak menjadi masalah apa-apa. Supaya tidak diindikasikan Pungli, makanya lapor (ke Satgas Saber Pungli). Jadi berikan saja poin rinciannya, misalnya biaya mobil, makan, instruktur. Berikan saja, saya pikir intinya transparansi," terangnya.

Ditambahkannya, jika seandainya fungsi dan sistem telah berjalan dengan optimal, menurutnya Tim Satgas Saber Pungli tidaklah diperlukan.

Apalagi jika seluruh instansi vertikal dan horizontal telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, menurutnya sudah tidak pelu adanya tim seperti ini.

"Ini disebut tim terpadu, salah satunya membentuk budaya masyarakat yang anti terhadap pungutan liar. Seperti yang saya katakan tadi, memulai sesuatu yang baik, yang sebelumnya mungkin senyum orang, tapi ya sudah, yang penting kan kita yang mulai yang sekarang," tandasnya.