Dewan Nilai Pemerintah Kurang Pengawasan ke Perusahaan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Menanggapi masih adanya konflik antara perusahaan sawit dan karyawan hingga masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mempawah H Rusli Abdullah angkat bicara.

Baca: Ratusan Warga Mempawah dan Karyawan Demo PT PSP

Ia menilai masih lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap usaha perkebunan yang tidak mematuhi aturan di Mempawah.

Baca: Karyawan PT PSP Tuntut Kesejahteraan

"Dengan kondisi itu yang menjadi persoalan masyarakat hingga bisa demo,"ujarnya, Senin (21/11/2016).

Belum lagi perusahaan kerap mematuhi aturan pemerintah. Diantaranya kewajiban plasma yang kerap dilanggar perusahaan.

"Maka kewajiban plasma, ini kan sudah jelas, sementara yang dibangun ini,"tukasnya.

Ia juga menilai pemerintah kurang tegas dalam menindak perusahaan yang lalai menjalankan kewajibannya kepada masyarakat.

"Kalau memang perusahaan tidak mematuhi aturan, cabut izinnya dan itu sudah menjadi perintah presiden,"tukasnya.

Sehingga kerap persoalan perusahaan sawit dan masyarakat terus berulang-ulang dengan masalah sama dinilainya bahwa pengawasan pemerintah masih lemah.

"Pengawasan pemerintah kita jujur lemah, pengawasan instansi terkait, lemah dalam melakukan pengawasan,"jelasnya.

Dengan lemahnya pengawasan ini membuat peraturan tidak bisa ditegakkan dan pelanggaran demi pelanggaran terjadi.

"Maklumlah namanya oknum perusahaan ingin mencari untung saja, dampaknya dari itu masyarakat tidak mendapatkan plasma,"jelasnya.