Christiandy Sambut Positif Peluncuran SNKI

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar, Rhinto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, menyambut baik di luncurkan sistem nasional keuangan inklusif (SNKI) oleh Presiden RI di Istana,(18/11/2016).

"Keuangan Inklusif suatu bentuk keuangan yang ditujukan pada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana penyampaian keuangan yang aman,transfer,menabung,maupun pinjaman dan asuransi, hal ini dilakukan tidak hanya menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek," ujar Christiandy Sanjaya, usai menghadiri peluncuran SNKI di Istana.

Kaitan dengan arahan Presiden RI untuk pencapaian target, Christiandy Sanjaya mendukung sepenuhnya dengan melaksanakan sesuai apa yang telah bapak Presiden sampaikan. Karena SNKI ini terdiri dari enam pilar, edukasi keuangan, fasilitas keuangan,pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan yang mendukung,fasilitas intermediasi dan saluran distribusi,serta perlindungan konsumen.

"Kita berharap kepada semua pihak terkait untuk segera memberikan pemahaman dan menyampaikan kepada masyakat agar program yang di luncurkan oleh bapak Presiden ini bisa terelisasi dengan baik," ungkapnya.

Presiden RI Jokowi pada saat peluncurkan sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di istana negara jakarta mengatakan Indeks Keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014, hanya 36 persen. Artinya masih belum banyak rakyat RI belum nikmati layanan keuangan, layanan perbankan, masih banyak yang belum punyai tabungan, banyak yang sulit dapatkan akses pinjaman.

Untuk mensukseskan ini, Jokowi meminta kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh pemerintah daerah untuk mendukung. Satu di antaranya yang diinginkan Jokowi adalah penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah juga harus melalui layanan perbankan.

Jokowi juga menekankan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi Keuangan Inklusif ini untuk terus berkoordinasi dalam menjalankan tujuan yang dimaksud.

"Saya selalu akan cek perkembangannya, sudah tidak zamannya lagi banyak strategi, banyak rencana, tapi minim pelaksanaan. Sekarang itu politik kerja, kerja, dan kerja, jadi harus banyak kerja," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh pejabat daerah seperti gubernur, walikota, dan bupati untuk sama-sama merealisasikan target indeks keuangan inklusif menjadi 75% di 2019.

Salah satunya, dengan penyerahan bansos yang jumlahnya triliunan bisa dilakukan melalui sistem keuangan, sistem perbankan nasional. Karena ini juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Nanti semua gubernur, bupati, walikota semua lakukan akan melonjakkan target yang sudah tentukan, tandasnya.