Ini Kata Satpol PP Terkait Sampah di Pantai Pulau Datok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA  – Terkait permasalahan sampah setelah Sail Selat Karimata, Kasatpol PP Basri angkat bicara. Menurut Kasatpol PP yang ditemui diruang kerjanya mengatakan, hingga saat ini instansi terkait, khususnya Disbudparpora yang memang menangani tempat wisata di Kayong Utara. Menurut Basri satudiantara permasalahan masih menumpuknya sampah yang ada di sekitaran lokasi acara puncak Sail ini karena keterbatasan personil petugas kebersihan di sekitar kawasan Pantai, sehingga tidak mampu mengakomodir semua sampah yang ada.

“Apa lagi ini paska Sail, namun yang lebih dominan ini berada di posisi, untuk pariwisatanya ini berada di Disbudparpora, sekarang dapat kita lihat bahwa kotoran-kotaran disana, sampah-sampah yang belum dapat di akomodir. Ini maknanya, Disbudparpora, PU, Pol PP harus duduk satu meja, ini mungkin saja Disbudparpora belum memiliki tenaga-tenaga untuk pembersihan disana, kalaupun ada terbatas,”terang Kasatpol PP Basri, Senin (24/10).

Tekait banyaknya aset yang hilang maupun rusak, Kasatpol PP berharap ada kerjasama dengan SKPD terkait pembangunan pos jaga, sehingga setiap hari ada petugas Satpol PP yang berjaga dilokasi tersebut, walapun hingga saat ini diakui Basri, Satpol PP juga masih keterbatasan personil.

“Kami Satpol PP hanya pengamanan, tantibum saja tepatnya. Kalau memang bicara pengamanan di Pantai, ini belum ada kesepakatan. Kami sebenarnya ada suatu niat disana (Pantai Pulau Datok) supaya bagus, aset-asetnya terjaga, kami ingin Pos disana, walaupun dengan keterbatasan anggota kami, saya akan atur disana, minimal 1 hari 2 orang jaga disana,” jelas Basri.

Lanjutnya, menurut Basri berdasarkan sambutan yang di sampaikan Presiden Jowo Widodo para acara puncak Sail bukan hanya kegiatan seremoni yang habis begitu saja, namun paska Sail ini menjadi PR semua pihak agar Kayong Utara menjadi daerah wisata yang dapat menarik seluruh wisatawan baik lokal maupun luar negeri, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi kepada daerah dan masyarakat Kayong Utara. Untuk mencapai hal ini tentunya seluruh SKPD harus bekerjasama dalam membangun Kayong Utara lebih baik, dan menjadi Kabupaten yang dapat dikelan.

“Namun saat ini pihak Disbudparpora belum ada memanggil kami untuk duduk bersama, PU duduk bersama. Sesuai apa yang dikatakan Jokowi kemarin, bahwa Sail Selat Karimata ini bukan hanya bersifat seremonial saja, terus berkelanjutan, dan memberikan efek positif terhadap masyarakat, dalam arti untuk mendongkrak ekonomi masyarakat itu sendiri, itu yang disampaikan bapak Jokowi,” tuturnya.

“Kami akan tetap bahu membahu dengan SKPD lain kalau memang niat kita sama-sama untuk mengangkat marwah pada Kabupaten Kayong Utara ini kedepan. Buktinya kami dari kemarin hingga hari ini membersihkan baleho-baleho (sisa Sail) yang diangap sudah kadarluasa, ini memang tugas kami untuk menertibakannya,” lanjutnya.