Dokter Gadungan

Menelusuri Sejumlah Dokumen Dokter Gadungan ini Lewat Beberapa Situs

Namun jika merujuk dari paparan laman dutaislam.com pada Jumat (14/10/2016), Lemaporasubabane Poalsedaisin Family Heritance (LPFH) sudah berganti....

Penulis: Tito Ramadhani | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK/TITO RAMADHANI
Inilah satu di antara dokumen bertulisan LPFH yang dimiliki dokter gadungan Zunaidi. Pria yang mengaku sebagai dokter dari Mabes TNI dan telah berpraktek di Kalbar sejak tahun 2012. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean membenarkan adanya sejumlah berkas dokumen dan tas milik dokter gadungan Zunaidi, yang memuat tulisan LPFH.

Baca: Dokumen Dokter Gadungan Bertulisan LPFH Tengah Diselidiki

"Tentang itu (LPFH) belum kami dalami, saat ini kami berfokus dengan tindak pidana penipuannya saja," ujarnya.

Penelusuran tribunpontianak.co.id di mesin pencari Google, tak banyak situs berdomain jelas yang dapat dijadikan rujukan.

Sebagian besar informasi ditulis di blog.

Namun jika merujuk dari paparan laman dutaislam.com pada Jumat (14/10/2016), Lemaporasubabane Poalsedaisin Family Heritance (LPFH) sudah berganti nama menjadi Lembaga Potensi Family Heritage yang tetap sama disingkat LPFH, dan ternyata telah berdiri sejak tahun 2003.

Sejumlah dokumen di situs inipun diunggah, ada beberapa dokumen yang memperlihatkan LPFH merupakan organisasi terstruktur yang menjangkau ke daerah-daerah hingga pelosok desa di Indonesia.

Ada dua judul berita yang menjadi perhatian tribunpontianak.co.id, pertama, Awas, Ini Kejanggalan Lembaga Potensi Family Heritage (LPFH), kemudian berita berjudul Hati-hati Jebakan Batman Lemapora Subabane Poalsedaisin.

Sejumlah dokumen yang diunggah situs ini, tampak mirip dengan dokumen yang dimiliki dokter gadungan Zunaidi.

Satu di antaranya dokumen milik Zunaidi bertulisan 'Instruksi Kerja, pembawa surat ini Sebagai Konsulta Nasional Trusty Dinasty Prasasty'.

Diadakan pada seluruh daerah nasional provinsi Kalimantan Barat:

1. Pendataan, Pendaftaran dan Legitimasi Individu, Pemerintah, Industrial, Kerajaan, Lembaga, Yayasan dan Keagamaan.

2. Pendayagunaan Kerja Individu, Pemerintah, Industrial, Kerajaan, Lembaga, Yayasan dan Keagamaan.

3. Melakukan Hubungan Industrial dan Perlindungan Individu, Pemerintah, Industrial, Kerajaan, Lembaga, Yayasan dan Keagamaan.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved