Cipta Karya Gelar Workshop Evaluasi Tengah Tahun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP Kalbar bidang Cipta Karya- Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat mengevaluasi kegiatan tengah tahun, dalam mendukung progres pembangunan 100-0-100 (100 akses air minum, 0 permukiman kumuh, dan 100 akses sanitasi).

Hal ini diungkapkan, Kepala Seksi Pengembangan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, H Muhammad Yusuf BE ST saat membuka Workshop Evaluasi Tengah Tahun dan FGD Rencana Aksi Daerah 100.0.100 Provinsi Kalbar, di Hotel Kapuas Palace, Selasa (27/9/2016).

Menurut Muhammad Yusuf, hingga September ini progress pencapaian pembangunan di 14 kabupaten/kota se-kalbar bidang Cipta Karya baru mencapai 57 persen dari target 60 persen yang direncanakan.

“Makanya dari hasil laporan ini, kami melakukan workshop dengan harapan kita dapat mengevaluasi kinerja serta kendala yang dihadapi para jajaran pegawai bidang Cipta Karya-Dinas PU di 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar ,” ujar Yusuf.

Ia juga mengungkapkan, jajarannya fokus memprioritaskan pada 5 sektor pembangunan diantaranya, pembangunan pemukiman, penyedian infrasturkur air bersih, drainase , persampahan serta penataan pemukiman kumuh.

“Kita berharap melalui workshop ini kelima sektor ini bisa segera dicapai target pengerjaaan. Dengan harapan asas manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Kalbar,” terangnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga menambahkan meskipun terjadi efisiensi anggaran pembangunan di bidang cipta karya, namun pihaknya berkeyakinan progres pembangunan di lima sektor dapat terselesaikan dengan baik.

Dikesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Workshop Evaluasi Tengah Tahun dan FGD Rencana Aksi Daerah Kalbar, Rudi Kariantoko mengatakan, melalui kegiataan ini pihaknya berharap ada win-win solution yang tercapai dari berbagi kendala yang dihadapi para pegawai cipta karya di lapangan.

“Kita menyadari bahwa memang ada efisiensi anggaran baik APBN/APBD, namun sesuai dengan perintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa persoalaan kawasan kumuh, sanitasi maupun air bersih harus segera diselesaikan dan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Maksimal,” tandasnya.