Pemangkasan DAK Momen Evaluasi Anggaran

Ia mengatakan, saat itu asumsi pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintah di Rencana APBN 2016 terlalu tinggi.

Pemangkasan DAK Momen Evaluasi Anggaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Anggota DPR RI Komisi XI, Michael Jeno 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Kalbar, Michael Jeno, mengatakan, pemangkasan DAK dan penundaan transfer DAU pada prinsipnya terjadi karena peneriman negara tak sesuai harapan.

Diperkirakan akan ada kekurangan penerimaan negara sekitar Rp 219 riliun dari yang semula ditargetkan. "Kami dari Legislatif, sebenarnya sudah memperingatkan terkait hal ini. Terutama saat rapat pembahasan APBN 2016 bersama pemerintah," kata Jeno, Sabtu (10/9/2016).

Ia mengatakan, saat itu asumsi pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintah di Rencana APBN 2016 terlalu tinggi. Tapi keputusan akhir kan ada di pemerintah. Kalau Presiden optimis, masa kita selaku rakyat tidak. Tentu kita juga harus ikut optimis.

Pertumbuhan ekonomi negara dengan sendirinya pasti terkeoreksi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. "Sewaktu kami diskusi dengan Kemenkeu, itu pertumbuhan ekonomi sudah dikoreksi besarannya, sebagai akibat belanja negara yang berkurang ini," ujarnya.

Dengan kondisi yang ada hari ini, tentu saja opsi yang paling mungkin untuk dilakukan adalah penghematan. Hal ini tentu saja sangat diperlukan agar defisit anggaran tak terlalu besar.

Selain itu, ia sangat berharap dari adanya tax amnesty yang digalakkan pemerintah. "Kita berharap dari tax amnesty. Tapi dari diskusi terakhir dengan BI, Bappenas, dan kemenkeu, tax amnesty diprediksi berpotensi menyumbang pendapatan Rp 20-30 triliun," katanya.

Padahal, awalnya Tax Amnesty bisa diharapkan berkontribusi pada penerimaan negara sekitar Rp 165 trilun. Jadi kekurangannya lumayan banyak sekali.

Opsi terakhir adalah penambahan hutang, Negara harus bersiap-siap untuk penambahan hutang baru. Sejauh ini, ratio hutang Indonesia sebenarnya masih cukup aman, masih di sekitaran 2 persen. Rasio hutang itu maksimal tiga persen.

Dari tiga opsi yang ada ini, tentu saja penghematan anggaran bisa dikatan yang paling mungkin untuk dilakukan. Maka tidak mengherankan pemerintah melakukan pemotongan dan penundaan transfer daerah (DAU dan DAK ) yang bersumber dari APBN.

Bukan hanya kepada pemda yang dilakukan penghematan (pemotongan anggaran). Kementerian dan lembaga juga dipotong (anggarannya).

Momentum ini semestinya juga jadi momen koreksi anggaran, sehingga anggaran menjadi lebih kredibel.

Karena itu, pemerintah daerah sudah semsesinya harus siap. Harus dilakukan penyesuain. perjalan dinas, rapat-rapat harus benar-benar efektif dan efesien.

Pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat. harus sama-sama melaksanakan penghematan anggaran.

"Kami juga selaku wakil rakyat, juga selalu sampaikan aspirasi daerah. Agar ini (pemangkasan DAK) jangan dipotong terlalu besar. Sebisa mungkin sekecil mungkin. Apalagi sesuai dengan nawacita Presiden, terkait infrastruktur, ketahanan pangan, serta pembangunan dari pinggiran harus diutamakan," ujarnya.

Hanya saja pemotongan itu punya kriteria, seperti serapan anggaran sebelumnya seperti apa. Dari kriteria yang ada ini, sulit bagi kita menolak pemotongan itu.

Penulis: Ishak
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved