MENGUAK LINGKARAN SETAN BISNIS NARKOBA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nyanyian gembong narkoba Freddy Budiman yang mengaku membayar uang setoran miliaran rupiah kepada oknum di Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI dan petinggi Polri, dan diungkap Koordinator KontraS, Haris Azhar terus menjadi perbincangan hangat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Menindaklanjuti laporan Polisi, TNI dan BNN terhadap tulisan Haris kepada polisi, Polri telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kebenaran "nyanyian" yang ditulis oleh Harris dan menjadi viral di media sosial.

Testimoni terpidana narkoba yang dieksekusi mati pada 29 Juli silam itu berjudul, "Cerita Busuk Seorang Bandit, Lingkaran Setan Bisnis Freddy Budiman Libatkan Aparat?

Tim tersebut beranggotakan unsur internal Polri dan ada juga dari eksternal. Termasuk di dalamnya dari perwakilan komisioner Kompolnas.

Tim investigasi akan bekerja melakukan pendalaman materi soal poin-poin yang disampaikan oleh Freddy, termasuk soal pemberian "uang setoran" hingga miliaran.

BACA JUGA: Kalau Anggita Sari dan Freddy Budiman Mau Jujur, Negara Pasti Kaget

Pengakuan Freddy Budiman yang diunggah Haris melalui media sosial pekan lalu, membuat Haris terancam menjadi tersangka.

Namun demikian Mantan Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto mengakui memang masih ada keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba hingga sekarang.

Ia juga tak memungkiri, keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia sudah berlangsung sejak lama.

Benny mengungkapkan itu dan sudah dibuktikan melalui berbagai penangkapan yang mereka lakukan terhadap aparat baik dari insitusi BNN sendiri, Polri dan TNI.

Hakim, kata Benny saat diskusi bertajuk 'Hitam Putih Pemberantasan Narkoba' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, beberapa waktu lalu, sudah kita tangkap, pilot sudah kita tangkap, TNI bahkan sampai kolonel sudah, Polri juga. Nah, berbicara keterlibatan aparat, ini sudah berlangsung lama.

Robertus Robet, akademisi UNJ dan pegiat HAM menyebutkan apa yang diungkapkan Haris Azhar dan KontraS merupakan bagian dari tanggung jawab keadaban warga, sebagai representasi dari publik, yang aktif dalam upaya mendorong perubahan institusional, khususnya lembaga penegak hukum seperti Kepolisian RI (Polri), BNN dan TNI.

Menurutnya, keterlibatan ketiga lembaga tersebut yang diungkapkan Haris dalam pengakuan Freddy terkait peredaran narkotika bukan merupakan tindak pidana.