Pengusaha Truk Keluhkan Perizinan Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalbar, Retno Pramudya mengatakan, ruwetnya perizinan di daerah turut mengakibatkan tingginya biaya angkutan barang dan jasa. Maka tidak heran kalau biaya logistik mahal.

"Biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pengusaha truk, ditimbulkan akibat adanya peraturan-peraturan daerah yang saling tumpang tindih. Agar dapat melintas pun, tak sedikit pengusaha sepertinya harus merogoh kantong agar diberikan izin melintas," ujar Retno Pramudya kepada wartawan, Kamis (16/6/2016).

Selain itu ada juga pungutan-pungutan yang di jalan rusak atau miting yang dilewati oleh kendaraan angkutan barang baik oleh oknum aparat maupun preman-preman yang mengatasnamakan orang setempat.

"Banyak ketentuan aturan mengatur izin truk melintas yang sebenarnya menimbulkan biaya-biaya yang tinggi. Seperti di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Sanggau, dan sebagainya," jelasnya.

Belum lagi kata Retno, biaya bongkar yang dilakukan oleh masyarakat setempat semau-maunya tanpa ada standar. "Jadi artinya apa, artinya kalau mau ikuti aturan, truk ini tidak bisa melintas ke mana-mana," ucapnya.

Retno menganggap, aturan lintas truk yang dituangkan dalam ketentuan aturan daerah tersebut seringkali tidak sesuai dengan tata ruang daerah itu sendiri. "Kami juga melihat ada sesuatu yang saling kontra produktif atau bertolak belakang," katanya.

Untuk itu menurutnya, perlu ada ketegasan pemerintah dalam menata perarturan agar tidak terus membebani kalangan industri.
"Kalau tidak, sampai kapanpun daya saing logistik Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain, akibat ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan oleh aturan yang ruwet dan bertele-tele tersebut," ungkapnya.