Cornelis Harap Ada Regulasi Jelas Soal Kelola Perbatasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendatangi Gubernur Provinsi Kalbar untuk membahas pembangunan masalah Perbatasan Negara Indonesia di Kalbar dengan Negara Malaysia. Acara berlangsung di ruangan Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/5/2016).

Kedatangan Wantimpres disambut langsung Gubernur Kalbar, Cornelis MH bersama Forkapimda Kalbar, SKPD lingkungan Provinsi Kalbar, dan perwakilan Pemerintah Daerah kabupaten yang berdekatan langsung dengan perbatasan.

Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menyatakan, kedatangan pihaknya ke Provinsi Kalbar untuk membahas bagaimana mengembangkan perbatasan, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan perekonomi, yang bisa mensejahteraan masyarakat perbatasan.

"Kita sekarang ini mengubah stigma perbatasan yang daerah terpinggir. Sekarang perbatasan menjadi beranda depan bangsa Indonesia, maka perlu dibangun dan dikembangkan," ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar.

Sri menuturkan, Presiden Jokowi telah membangun berbagai proyek di perbatasan baik jalan infrastruktur di lintas batas, dan nantinya akan dibangun juga pelabuhan darat dan lain-lain. Pertemuan kali ini, pihaknya banyak mendapatkan masukan dari pemerintah Kalbar.

"Keinginan untuk membangun perbatasan masih dalam proses. Karena pembangunan infrastruktur sedang dibangun. Ada yang sudah selesai dan ada juga belum selesai. Karena proses pembangunan itu cukup lama," ucapnya.

Gubernur Kalbar, Cornelis MH menyatakan, pertemuan dengan Wantimpres untuk mengecek pembangunan di perbatasan dan pelabuhan, sehingga sejauh mana perkembangannya, bagaimana ke depannya, dan regulasi selanjutnya.

"Sekarang pembangunan di perbatasan masih dalam proses pengerjaan. Ditargetkan border kita di Perbatasan selesai Desember 2016. Sedangkan jalan infrastruktur di kawasan perbatasan, diperkirakan 2019. Karena jalannya sangat panjang dan besar, maka perlu waktu cukup lama," ucapnya.

Terkait pengelolan perbatasan kata Cornelis, harus dikelola betul-betul sesuai dengan regulasi, kewenangan, dan tanggungjawab yang jelas. Dalam arti tidak tumpang tindih serta tidak ada ego sektoral.

"Kalau memang harus dikelola pusat silahkan saja. Tapi penangganan badannya sendiri, diharapkan jangan seperti sekarang," ungkapnya.