Gerakan Fajar Nusantara

Dewan Kalbar: Warga Mempawah Bakar Rumah Eks Gafatar, Mungkin karena Resah

Siapa yang tidak marah, kalau sudah seperti itu. Cuman kalau kita mau kontrol satu persatu, marah saya dengan marah orang lain sangat berbeda.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SM
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, M Jimi, dan Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Chrisantus Kurniawan, saat menyampaikan jumpa pers terkait pasca pemulangan Gafatar di Provinsi Kalbar, di Ruangan Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Rabu (3/2). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi PDI-Perjuangan bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalbar mengelar jumpa pers terkait menyikapi pasca pemulangan eks Gafatar di Provinsi Kalbar ke daerahnya masing-masing, di Ruangan Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Rabu (3/2/2016).

Dalam jumpa pers Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, M Jimi menyatakan, masyarakat Kalbar agar tidak anarkis dan jangan memandang Gafatar bejat.

"Kita mesti mesti memanusiakan manusia. Karena Gafatar itu merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Walaupun paham mereka sudah melenceng, itu tentu sudah menjadi tanggungjawab negara, untuk dibina agar kembali ke jalan yang lurus," ucapnya.

Adanya rencana Cornelis Gubernur Kalbar, mau diadukan atau digugat oleh para pihak yang menamakan diri Kontras dan HAM. Jimi melihat kejadian kerusuhan di Kalbar beberapa tahun yang lalu. Dimana Komnas HAM, masalah hak asasi manusia itu.

"Waktu itu dimana kerja mereka, kok sekarang mereka muncul. Sementara orang yang sangat manusiawi dan mengembalikan Gafatar dengan baik ke kampung halamannya. Dengan memakan biaya Rp 5 miliar dana dari APBD. Masalah ditolak dan diterima dihalamannya itu bukan urusan kami. Terpenting jiwa mereka selamat dulu," jelasnya.

Menurut Jimi, kemungkinan masyarakat merasa resah telah didatangi orang ilegal atau tidak jelas.

"Siapa yang tidak marah, kalau sudah seperti itu. Cuma kalau kita mau kontrol satu persatu, marah saya dengan marah orang lain sangat berbeda. Jadi jangan terus diseragamkan, kalau masyarakat Kalbar anarkis, dan tidak berprikemanusian, serta segala macam. Maka ini perlu diluruskan," tuturnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved