Kalbar Ikut Kecipratan Dana Rp 334 Miliar dari Norwegia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tiga gubernur dari Kalimantan Indonesia menghadiri pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan atau Governors' Climate and Forest Task Force (GCF) di Barcelona, Spanyol 15-18 Juni 2015 silam. Ketiganya adalah Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Gubernur Awang Farukh Ishak dari Kalimantan Timur.

GCF merupakan kerjasama sub-nasional yang unik antara 26 provinsi dan negara bagian dari tujuh negara termasuk Indonesia. GCF berusaha untuk memajukan program yurisdiksi yang dirancang untuk mendukung pembangunan pedesaan yang rendah emisi serta mengurangi emisi dari deforestasi hutan dan penggunaan lahan (REDD+). Lebih dari 25 persen dari hutan tropis dunia berada di provinsi atau negara bagian anggota GCF.

"Di Indonesia, GCF saat ini terdiri atas 6 provinsi yakni: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Papua Barat. Keenam provinsi tersebut menyumbang 58 persen tutupan hutan dan kawasan hutan di Indonesia," kata Dr Ir Gusti Hardiansyah, M.QAM, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura selaku anggota rombongan GCF Kalbar ke Barcelona kepada Tribun, Sabtu (20/6/2015).

Gusti Hardiansyah yang akrab disapa Bang Dedhen mengatakan, pada kesempatan itu Gubernur Kalbar Cornelis dalam pidatonya meminta negara-negara maju yang besar kontribusinya dalam penyebaran emisi gas buang dari kegiatan industri seperti karbon dioksida (CO2) yang terakumulasi membentuk selimut gas rumah kaca (GRK) di atmosfer,
membantu REDD+ di 26 provinsi yang tergabung di GFC.

"GCF dapat menjadi forum yang mendesak negara-negara maju berkomitmen bersama dengan dengan negara-negara berkembang untuk menjaga hutan. Apabila ada pendanaan yang disediakan oleh negara-negara maju untuk menjaga hutan, sudah sepantasnya disalurkan melalui mekanisme yang sederhana dan tidak lagi mengatur kedaulatan negara-negara berkembang," ujar Gubernur Kalbar Cornelis pada pertemuan yang juga dihadiri oleh beberapa negara donor.

Gayung bersambut, utusan khusus untuk Perubahan Iklim Norwegia, Hanne Bjurstrom, menyatakan dukungan Norwegia untuk menyediakan pendanaan 25 juta USD atau setara Rp 333,75 miliar (kurs 1 dollar=Rp 13.350) bagi provinsi dan negara bagian yang tergabung dalam GCF, yang akan dikelola oleh GCF Fund.

"Dana sebesar 25 juta USD itu untuk 29 provinsi tujuh negara termasuk Indonesia, dan Kalbar pada khususnya, yang akan dipecah dalam proyek-proyek penurunan emisi rendah karbon," ujar Bang Dedhen yang ikut terlibat aktif dalam proyek Task Force Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kalbar sejak 2011 sampai sekarang.

Komitmen baru Norwegia ini merupakan angin segar bagi enam Provinsi GCF di Indonesia, mengingat sejak 2007 REDD+ dibicarakan, Provinsi maupun Kabupaten belum mendapatkan manfaat langsung REDD+. Sebagian besar pendanaan masuk ke Pemerintahan Nasional.

Karena itu, upaya provinsi-provinsi ini ke depan adalah memastikan agar kinerja pengurangan deforestasi benar-benar terjadi. "Hanya dengan kinerja itulah mereka dianggap pantas mendapatkan manfaat dari pendanaan global," kata Gusti.

Untuk melindungi wilayah seluas itu, keenam provinsi di Indonesia tersebut telah membahas sejumlah komitmen bersama 20 anggota negara bagian dan provinsi GCF lainnya dari berbagai belahan dunia. Komitmen tersebut, antara lain Deklarasi Rio Branco.

Deklarasi Rio Branco sekurang-kurangnya menyangkut dua komitmen utama, yakni masing-masing provinsi berkomitmen untuk mengurangi deforestasi secara signifikan apabila tersedia dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai, dan berjangka panjang, baik lewat sumber-sumber pasar maupun sumber-sumber non-pasar.

Jika jaminan atas pembiayaan ini bisa tersedia, masing-masing provinsi berkomitmen untuk mengurangi deforestasi sebesar 80 persen pada tahun 2020. Komitmen selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa sejumlah besar manfaat pembayaran untuk kinerja tambahan yang mengalir ke dalam yurisdiksi provinsi akan diperuntukkan bagi komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan, para petani kecil dan masyarakat adat.

Pada pertemuan tahunan gubernur di Barcelona kali ini, para gubernur membahas langkah-langkah konkret untuk mewujudkan komitmen Deklarasi Rio Branco dengan berencana melibatkan peran pihak swasta yang lebih besar. Tujuannya agar komitmen pengurangan deforestasi juga menjadi bagian dari target swasta sesuai tanggung jawab mereka dalam suatu wilayah yurisdiksi.

"Selain itu, para gubernur juga membahas cara-cara terbaik untuk memastikan manfaat bagi masyarakat adat, petani kecil dan komunitas lokal yang hidupnya tergantung pada hutan," katanya.