DPRD Kalbar: Indeks Kemiskinan Masyarakat Sambas Sangat Lemah
"Mohon dengan hormat kepada orangtua, jangan gara-gara perekonomian anak bawah umur jadi korban untuk bekerja."
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyikapi kasus korban trafficking anak bawah umur asal Kabupaten Sambas, Anggota DPRD Kalbar dapil Sambas, Guntur SP, prihatin atas kejadian ini. Karena lemahnya pengawasan dari orangtua sendiri.
"Mohon dengan hormat kepada orangtua, jangan gara-gara perekonomian anak bawah umur jadi korban untuk bekerja," ujar Guntur kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (30/3/2015) pukul 09.00 WIB.
Menurut anggota DPRD dari fraksi PAN ini, masalah ini merupakan beban bersama. Sehinga tidak boleh juga menyalahkan pemerintah karena peran orangtua kewajiban melakukan pengawasan bagi anak berumur.
"Mereka harus disekolahkan. Sebab sekarang ini semua sekolah gratis, dan dijaga pergaulan dalam pengawasan ekstra," katanya.
Selain itu juga jelas Guntur, di Kabupaten Sambas memang Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) sangat lemah, dan banyak anak-anak putus sekolah. Apa lagi jatuhnya harga karet, lahan lahan pertanian banyak masalah, dan sebagainya. "Inilah yang membuat kita delema, orangtua wajib untuk melindungi anak untuk sekolah, sementara perekonomian susah," ucapnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/anggota-dprd-kalbar-guntur-sp.jpg)