Masyarakat Desa Berdaulat Atas Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya pangan diakui sebagai hak asasi manusia.

Masyarakat Desa Berdaulat Atas Pangan
Ilustrasi tanam padi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan Kalimantan Barat dan juga aktivis WWF, Lorens, mengatakan pangan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya pangan diakui sebagai hak asasi manusia.

Dikatakan, pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi amat utama karena hak-hak asasi yang lain tidak mungkin bisa terjamin tanpa lebih dulu menjamin hak atas pangan dan gizi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan tegas menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

"Meskipun telah ada komitmen dan program untuk mengurangi angka kelaparan, namun persoalan kelaparan masih merupakan tantangan besar," kata Loren.

Ia mengatakan berdasarkan laporan FAO memperkirakan ada 852 juta penduduk dunia kekurangan pangan selama tahun 2000-2002. Sebagian besar penduduk kelaparan itu tinggal di negara-negara sedang berkembang, yakni 815 juta orang. Sekitar 75 persen dari mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. Laporan FAO tahun 2005 bahkan mengungkap fakta tragis tentang kelaparan dan kurang gizi yang membunuh hampir 6 juta anak-anak setiap tahunnya. Peta Kerawanan Pangan Indonesia tahun 2005 menunjukkan adanya 100 kabupaten rawan pangan dari 265 kabupaten di Indonesia.

Sedangkan Sensus Nasional 2003 mencatat adanya sekitar 5,1 juta (27,5%) anak balita yang kekurangan gizi. Departemen Kesehatan mencatat adanya 2,5 juta (40,1%) ibu hamil dan 4 juta (26,4%) perempuan usia subur yang menderita anemia.

Ada empat pilar yang diperjuangkan oleh pembaruan sistem pangan masyarakat desa, yakni pembaruan agraria atau penataan ulang sumber-sumber produksi pangan, pertanian berkelanjutan, perdagangan lokal yang adil, dan pola konsumsi pangan lokal yang beragam.

Loren menyarankan ada empat pilar kedaulatan pangan tersebut adalah yang sejatinya dilakukan. Pertama menata ulang sumber-sumber produksi pangan. Tanah, hutan, air, benih, kredit, teknologi dan sebagainya perlu ditata ulang pengelolaannya agar keluarga miskin dan kurang pangan dapat mengelolanya secara lebih produktif dan berkelanjutan

Selanjutnya mengembangan pertanian berkelanjutan. Sumber produksi pangan dikelola untuk budidaya aneka tanaman pangan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta mengutamakan penggunaan input lokal baik benih, pupuk maupuan bahan pengendali hama dan penyakit tanaman serta dilakukan dengan padat karya;

Ketiga pengembangan perdagangan lokal yang adil. Produksi aneka tanaman pangan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri dan komunitas desanya serta sisanya dijual kepada warga desa lain atau warga di sekitar desa dengan cara lebih langsung dan adil antara petani dengan konsumen.

Keempat penguatan pola konsumsi aneka pangan lokal. Kesadaran warga komunitas dan konsumen terhadap produksi aneka pangan lokal selain akan menjamin terpenuhinya kebutuhan makanan sehat dan begizi juga membantu petani untuk mengembangkan usaha taninya dan kesejahteraannya. *

Penulis: Stefanus Akim
Editor: Stefanus Akim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved