Yandi Ingin DPRD Pontianak Kembali ke Tupoksi Awal
Hal ini menyusul bakal ditetapknnya para caleg hasil pemilu 2019 dalam waktu dekat ini.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
lihat foto
Yandi Ingin DPRD Pontianak Kembali ke Tupoksi Awal
PONTIANAK - Satu diantara Caleg DPRD Kota Pontianak, Yandi mengungkapkan jika dirinya ingin agar DPRD Pontianak kembali pada tupoksi dan wewenangnya.
Hal ini menyusul bakal ditetapknnya para caleg hasil pemilu 2019 dalam waktu dekat ini.
"Kalau persiapan sudah gak adalah, kitakan sudah lama berkecimpung disana, sudah pernah didalam, jadi tidak ada persiapan yang khusus menjelang penetapan," katanya, Kamis (20/06/2019).
Seperti diketahui, Yandi memperoleh 1819 suara, dan menjadi caleg dengan raihan suara tertinggi di dapil Pontianak Selatan-Tenggara dari Partai Hanura dan berdasarkan metode sainte lague murni berhak mendapatkan satu kursi.
Baca: Yandi Sampaikan Ucapan Selamat Pada Edi-Bahasan
Baca: Pendukung Harry-Yandi Siap Mendukung Edi-Bahasan Membangun Pontianak
"Yang jelas nuansa persaingan kita luar biasa, dan ini membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak lagi dianggap sepele, kehadiran kita ditengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting dan itu saya rasakan sebagai modal sehingga saya bisa dipercaya kembali," tuturnya.
Ia pun mengatakan, tentu sebagai wakil rakyat akan bekerjasama dengan pihak eksekutif Pontianak asalkan tetap satu tujuan kesejahteraan rakyat.
"Nanti kita lihat, intinya jika pro kepada masyarakat dan pembangunan yang muaranya kepentingan khalayak ramai kita pasti dukung, tapi mana kala ada hal-hal yang kemudian keluar dari tracknya, pasti akan kita awasi dengan baik juga," terangnya.
Baca: Harry-Yandi Komitmen Tidak Lakukan Politik Uang
Baca: DPRD Pontianak Akan Laksanakan Paripurna Tiga Hari Berturut-turut
Lebih lanjut, Yandi memastikan akan memaksimalkan perannya di legislatif.
"Kita kembali ke tupoksi awal kita saja sebagai bagian dari pemerintah daerah, kita membantu bagaimana merumuskan regulasi yang baik berkaitan dengan fungsi kita sebagai legislatif. Kemudian pembahasan anggaran yang betul-betul nanti akan mengarah pada pembangunan kota dan masyarakat yang baik dimana fungsi anggaran kita harus tepat. Serta fungsi pengawasan, yakni mengawasi sesuai dengan aturan dan mata anggaran yang sudah diputuskan," pungkasnya.
