Bappeda Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Sanggau Tahun 2019 Sebesar 5,5 Persen
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka menargetkan pertumbuhan ekonomi
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Madrosid
Bappeda Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Sanggau Tahun 2019 Sebesar 5,5 Persen
SANGGAU - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tahun 2019 sebesar 5,5 persen.
"Kalau target kita mengikuti Provinsi. Kalau provinsi kan sampai 6 persen. Kita kan saat ini tertinggi 5,23. Malah tahun kemarin turun 4,5, Sekarang target saya di RPJMD malah 5,5,"katanya, Selasa (18/6/2019).
Untuk itu, kata Kukuh, Pemkab Sanggau terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di Sanggau. Salah satu strategi yang digunakan yaknk memaksimalkan usaha UKM.
"Kalau industri besar saingannya cukup besarlah, yang membuat kita bertahan itu UKM sebenarnya. Itu yang kita genjot terus di sektor UKM nya,"tegasnya.
Baca: Atbah: Lomba Bercerita Untuk Tumbuhkan Kegemaran Membaca
Baca: Kadisdikbud Tegaskan Tak Ada Pungutan Daftar Peserta Didik Baru di Sekolah
Selanjutnya, adalah dengan meningkatkan pemberdayaan.
Pemberdayaan juga sesuai keinginan Presiden dan Gubernur dengan meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang kita dorong melalui ADD/DD dan APBD.
"Programnya adalah pemberdayaan. Kalau pemberdayaan berarti uang ada di rakyat, berarti ada daya beli dan ada pertumbuhan ekonomi juga, "ujarnya.
Semenyara untuk angka kemiskinan di Sanggau, lanjut Kukuh, masih sekitar 4,62 persen. "Kemarin mau bergerak 4,7, "tuturnya.
Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkab Sanggau berencana menggelontorkan anggaran untuk program-program pro rakyat yang bersifat pemberdayaan, dan yang menjadi prioritas termasuk UKM.
"Untuk infrastruktur, kebutuhan Pemkab Sanggau cukup besar. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Sanggau membangun berdasarkan skala prioritas, "ujarnya.
Saat disinggung seberapa besar porsi anggaran untuk belanja ke masyarakat langsung, Kukuh menjelaskan, cukup besar.
"Kalau dari porsi belanja langsung tidak langsung, belanja langsung saja kebanyakan sistemnya sudah swakelola masyarakat. Dari ADD/DD saja kita hampir Rp 230 milyar. Belanja di Dinas Pertanian itukan pemberdayaan langsung yang pelaksanaannya seperti swakelola," pungkasnya.