Penilaian Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2018 dari BPK RI, Ini Hasilnya
Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran opd nya perlu ditingkatkan
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Ishak
lihat foto
Penilaian Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2018 dari BPK RI, Ini Hasilnya
PONTIANAK - BPK RI menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan keuangan Pemprov Kalbar yang diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara I Dr. Heru Kreshna Reza didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Joko Agus Setyono dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (27/5/2019)
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang serahkan kepada DPRD dan kepada Gubernur Kalimantan Barat terdiri dari tiga laporan yaitu LHP atas LKPD Tahun 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.
BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.
Baca: Komite I DPD RI Kunker ke Pemprov Kalbar, Ini Yang Dijanjikan
Baca: Pemprov Kalbar Apresiasi Komunitas Pemuda Peduli Demokrasi
Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, dalam melakukan perubahan penjabaran APBD, perlu memedomani ketentuan yang berlaku, serta lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
Harapan BPK, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dapat membantu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan, dan masalah yang sama tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya.
Baca: Ratusan Kepala Desa Dapat Arahan BPK RI
Baca: BPK RI Apresiasi Capaian Tiga Indikator Fundamental Ekonomi Provinsi Kalbar
BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah, dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Barat.
Namun, masih ada yang perlu ditingkatkan agar terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, dan pada tahun 2019 opininya dapat kembali menjadi WTP. (dan)
