BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Permenkeu 141 Tahaun 2018 se Kalbar

Untuk laporan dugaan kasus yang diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja,

BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Permenkeu 141 Tahaun 2018 se Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Sosialisasi Permenkeu 141 tahun 2018 

BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Permenkeu 141 Tahaun 2018 se Kalbar

PONTIANAK – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 141 Tahun 2018, tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan terutama dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Untuk memaksimalkan koordinasi antar Badan Penyelenggara serta pemahaman yang sama terkait Permenkeu tersebut, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan sosialisasi kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Kalbar, Rabu (10/4/2019).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini seluruh Kepala dari Badan atau Instansi Penyelenggara Jaminan yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalbar, PT Taspen (Persero) Cabang Pontianak, PT Asabri (Persero) Cabang Pontianak.

Baca: VIDEO: Aktivitas di Terminal Bus Antar Kota Kabupaten Sambas

Baca: Korem 121 Alambhana Wanawai Gelar Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung Fachrurrazi dalam membuka kegiatan mengatakan dalam Permenkeu 141 Tahun 2018 terdapat penjelasan terbaru  terhadap alur pelayanan koordinasi manfaat.

“Dalam Permenkeu 141 Tahun 2018 ini terdapat perubahan alur koordinasi manfaat pelayanan kesehatan terutama untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara BPJS Kesehatan, PT Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) terutama dalam hal pelaporan dugaan kasus dan tagging atau pemberian tanda khusus pada peserta dengan dugaan kasus kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Untuk itu sosialisasi kepada seluruh FKRTL perlu dilakukan agar pelaksanaan dilapangan tidak mengalami kendala,”  tutur Fachrurrazi.

Dalam Permenkeu 141 Tahun 2018 menerangkan pemberian manfaat pelayanan kesehatan pada kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pelaporan dugaan kasus tersebut dilakukan oleh  Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan penyelenggara jaminan melalui penerbitan laporan dugaan kasus yang disampaikan kepada badan penyelenggara sesuai dengan jaminan yang diselenggarakannya.

Untuk laporan dugaan kasus yang diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja, fasilitas kesehatan dapat menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan/ PT Taspen Persero/ PT Asabri Persero sesuai dengan jenis kepesertaan masing-masing.

Untuk kasus yang diduga merupakan kecelakaan lalu lintas fasilitas kesehatan dapat menyampaikan kepada PT Jasa Raharja (persero), sedangkan untuk kasus yang diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja fasilitas kesehatan dapat menyampaikan ke BPJS Kesehatan. Jika peserta bukan merupakan peserta dari salah satu Badan Penyelenggara maka Fasilitas Kesehatan dapat menyampaikan laporan kepada pemberi kerja, pasien/ korban, keluarga, atau wali keluarga dari pasien/korban.

Melalui sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari seluruh Badan Penyelenggara di wilayah Kalbar, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung berharap seluruh pihak dapat mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh instansi penyelenggara akan menyampaikan terkait teknis penjaminan dan alur pegajuan klaim, baik untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, maupun penyakit akibat kerja. Dalam sosialisasi ini dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) juga menerangkan terkait alur pelayanan terhadap laporan kepolisian untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Saya harap setelah sosialisasi ini terhadap pemahaman yang sama terkait ketentuan yang berlaku agar tidak ada masalah saat memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” tutup Fachrurrazi. (*)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved