Berpose Dua Jari 6 Guru Honorer dipecat, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura

Enam guru honorer yang berpose dua jari sambil memegang stiker Prabowo-Sandi dipecat dari tenaga honorer guru dari SMA N 9 Kronjo

Berpose Dua Jari 6 Guru Honorer dipecat, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Aswandi Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura, saat ditemui Tribun Pontianak di ruang kerjanya, jumat (22/3/2019). 

Berpose Dua Jari 6 Guru Honorer dipecat, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Enam guru honorer yang berpose dua jari sambil memegang stiker Prabowo-Sandi dipecat dari tenaga honorer guru dari SMA N 9 Kronjo, Tangerang, oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura, Aswandi katakan jika keenam guru honorer itu berstatus guru honorer yang diangkat menjadi Guru honorer yang digaji oleh pemerintah tidak boleh melakukan kampanye.

"Kalau guru honorer dianggap sebagai Aparatur Sipil Negara tidak boleh, sekarang kan ada pengangkatan guru honorer yang dia masih berstatus sebagai honorer tapi digaji oleh pemerintah," ujar Aswandi saat ditemui di ruang kerjanya, jumat (22/3/2019).

Baca: Bupati Sanggau Jadi Inspektur Upacara Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019

Baca: 668 Linmas Siap Bantu Pengamanan Pemilu di Kayong Utara

Baca: Arus Lalu Lintas Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang Terpantau Lancar

Baca: 1.985 Warga Ketapang Akan Memilih di Luar Ketapang

Kalau berdasarkan peraturan yang berlaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sudah mengeluarkan surat edaran tentang ASN tidak boleh melakukan politik praktisme jelang pemilu.

"Untuk berfoto pun tak boleh macam-macamlah, dan masih banyak larangan lainnya. apalagi ikut berkampanye. Kalau ada yang melaporkannya tidak masalah," imbuhnya.

Karena sudah ada beberapa kasus seperti ini juga terjadi di Kalbar beberapa waktu lalu yaitu seorang dokter menunjukkan jempol dua jari dan menggunakan atribut kampanye diruang kerjanya.

"Selama aturan itu terus dilanggar, aturan itu juga harus terus ditegakkan, Tapi tolong pemerintah sungguh-sungguh kalau memang ingin ASN tidak boleh berkampanye diberlakukan untuk seluruh ASN," ujarnya.

Aswandi mengatakan masyarakat melihat banyak juga yang melanggar, tetapi tidak diambil tindakan, apakah dari hal tersebut tidak ada yang melaporkan, atau pemerintah pura-pura tidak tahu.

"Sebenarnya kalau memang dia mau berkampanye seperti itu, dia nggak usah pikirkan. Jika di pecat ya tidak apa-apa, Kalau dia memang mau kampanye," ujar Aswandi.

Jadi dalam kasus ini sebenarnya tergantung apakah dia masuk dalam kelompok guru honor yang digaji pemerintah atau bukan.

"Kita tidak tau apakah status guru honorer itu guru honor yang seperti apa. Kalau ASN yang menerima uang dari negara saya rasa tidak boleh," tutup Aswandi.


Penulis: Anggita Putri
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved