Pemilu 2019

Jelang Kampanye Rapat Umum, KPU Mmepawah Harapkan Peserta Pemilu Ikuti SOP dan Aturan

Mulai 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang, kampanye rapat umum terbuka sudah bisa dilaksanakan.

Jelang Kampanye Rapat Umum, KPU Mmepawah Harapkan Peserta Pemilu Ikuti SOP dan Aturan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DAVID NURFIANTO
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah, Munawaroh 

Jelang Kampanye Rapat Umum, KPU Mmepawah Harapkan Peserta Pemilu Ikuti SOP dan Aturan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH -  Mulai 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang, kampanye rapat umum terbuka sudah bisa dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah harapkan peserta pemilu ikuti SOP dan aturan Kampanye.

Komisioner KPU Memapawah, Munawaroh mengatakan bahwa mulai 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang, kampanye rapat umum terbuka sudah bisa dilaksanakan.

Baca: Lolos Tes Koni Kalbar, 11 Pembalap Sepeda ISSI Kalbar Diproyeksikan Masuk Pelatda Pra PON

Baca: KPU Mempawah Siapkan Konsep Jadwal Kampanye Rapat Umum

Baca: Amankan 3 Orang atas Tindak Pidana Pertolongan Jahat, Jatanras Polresta Masih Kejar Pelaku Lainnya

"Artinya diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye dengan metode lainnya. Seperti pertemuan terbatas, tatap muka, kegiatan lainnya. Maupun iklan media masa, sosual dan lain sebagainya," ujarnya, Kamis (21/3/2019).

Munawaroh menjelaskan  bahwa waktu kampanye rapat umum sendiri, dimulai pukul 09.00 hingga 18.00 waktu setempat.

"Mengenai lokasi kampanye rapat umum, sudah di ditentukan oleh Pemerintah kabupaten. Untuk lokasi ini, nantinya siapa yang dulu menyerahkan STTP itu yang dapat. Dan bagi yang belum mendapatkan, silahkan laksanakan kegiatan kampanye dengan metode lainnya," paparnya.

Dalam hal kampanye, Munawaroh mengingatkan peserta pemilu harus mengikuti SOP dan aturan pemilu 2019.

"Dan sesuai aturan yang ada, kampanye rapat umum dilarang melibatkan anak-anak, ASN dan tidak menggunakan unsur sara serta berita bohong," ungkapnya.

Munawaroh menegaskan jika memang ditemukan pelanggaran, peserta pemilu bisa terkena sanksi pidana atau administrasi.

"Sanksi ini, sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan, bisa saja sanksi pidana atau administrasi," tutupnya (Dap)

Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved