Dialog Kebangsaan dengan Persekutuan Gereja, Ini Penegasan Kapolda Kalbar

Dialog Kebangsaan dengan Persekutuan Gereja, Ini Penegasan Kapolda Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dialog Kebangsaan diselenggarakan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalbar.

Ratusan orang hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Kapuas Palace Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Senin, (18/3/2019)

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono SH MH, yang hadir dalam Dialog Kebangsaan itu menjelaskan, komitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh stake holder juga semua elemen masyarakat yang ingin menjadikan Kalbar sebagai salah satu provinsi yang aman, elegant dan unggul.

Jenderal bintang dua itu mengingatkan, Indonesia adalah bangsa besar yang menopang semua perbedaan baik (suku, agama dan ras), salah satunya Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis terdapat 17 etnis besar, dengan didominasi oleh 3 etnis besar tidayu (Tionghoa, Dayak dan Melayu).

Baca: Warga Keluhkan Air Sungai Sambas Keruh

Baca: Kondisi Terkini Arus Lalu Lintas di Simpang Tiga Pasar Sambas

“Keberagaman tersebut adalah sumber kekayaan terbesar Kalimantan Barat. Di mana kita bisa menemukan suatu negara yang terdiri banyak suku, banyak etnis, dan berbeda agama yang menjadi satu kesatuan yaitu negara bahwa bangsa sehingga kehidupannya memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam menjalankanya, masyarakat harus tahu pentingnya wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan,” ujarnya. 

Pemilu atau pesta demokrasi tentunya pesta harus menjadi suatu konsep suka cita, polarisasi bukan menjadi suatu permasalahan.

“Namun layaknya pesta, maka Pemilu merupakan ajang kita bersilatuhrahmi. Bertemu dan bersama-sama menyemarakannya, kesemua itu adalah bertujuan untuk pembangunan bangsa yang lebih baik,” ucap  Didi Haryono.

Didi Haryono menjelaskan bahwa jajaranya tentunya terlibat dalam pernyelenggaraan Pemilu yaitu dalam memastikan keamanan, dan menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

“Penggunaan media sosial mengarah kepada ujaran kebencian dan bentuk-bentuk intoleransi serta informasi palsu (hoaks) menjadi trending topik yang marak menghiasi jagad media sosial. Misalnya saat Pilpres dan Pileg 2019, di mana terdapat indikasi adanya persaingan politik yang dilakukan melalui media sosial,” ujarnya

Oleh karena itu, ia menegaskan peran media dalam membentuk sebuah opini kepada civil society, membuat suatu perubahan dinamika masyarakat saat ini menuntut semua berpikir cepat, cerdas dan tepat untuk menentukan bagaimana situasi bahwa kepada situasi yang positif.

“Perkembangan zaman boleh saja terjadi. Namun kita tetap berpegang kepada benteng dan landasan kita sebagai warga negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 serta NKRI. Sehingga situasi dan kondisi perubahan tersebut menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama, masyarakat bangsa dan negara khususnya di Kalimantan Barat,” ujarnya

Besarnya peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu guna kepentingan seseorang maupun kelompok.