Jamaludin: Penerapan Sistem Pendidikan Masih Belum Merata Sampai ke Desa

Jamaludin: Penerapan Sistem Pendidikan Masih Belum Merata Sampai ke Desa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Tanjungpura, Jamaludin mengatakan pemerintah sudah berupaya menerapkan pendidikan karakter agar anak-anak karakternya lebih baik terutama menghadapi era revolusi industri 4.0, tinggal implementasi dilapangan saja yang harus linier.

Jamaludin mengatakan kendala saat ini sistem pendidikan kadang tidak sesuai dengan daerah, dan fasilitas yang belum memadai sehingga tidak bisa menerapkan sepenuhnya.

Harus ada sinergitas antara penyedia fasilitas sarana pendidikan dan kurikulum," ujar Jamaludin usai menjadi pembicara seminar Nasional di Auditorium Untan, kamis (21/2/19).

Baca: Jelang Pemilu 2019, Bupati Mempawah Imbau Warga Gunakan Hak Pilih Dengan Baik dan Benar

Baca: Inilah Pengusaha Yang Berani Bayar Lucinta Luna Rp 150 Juta per Bulan, Ternyata Masih Muda Loh!

Baca: Cek Pembangunan di Sungai Ringin, Pemerintah Desa Harap Pembangunan Bisa Dinikmati Masyarakat

Jamaludin merasakan sendiri kendala yang ada di desanya karena sistem penunjang pendidikan belum merata sampai ke desa.

"Indonesia tidak bisa diterapkan sistem sama rata dimana Indonesia memiliki perbedaan dalam aspek fasilitas penunjang untuk memenuhi target itu," ujar Jamaludin.

Harus ada kolaborasi Pemerintah untuk mempercepat daerah tertinggal dan juga memperbaiki sistem sehingga proses belajar mengajar guru dalam pembentukan karakter mudah tercapai.

"Kami di daerah Terentang, Kubu Raya. Melalui lembaga Ikatan Mahasiswa Terentang (Imater) dan alumni selalu mengadvokasi, untuk mengajak anak-anak untuk lanjut Pendidikan hingga perguruan tinggi," ujar Jamaludin.

Tidak hanya memotivasi Imater juga menyiapkan dalam try out dan mencari fasilitas beasiswa.

"Kalau untuk pendidikan non formal kita tidak bisa memaksakan pendidikan seseorang harus setinggi mungkin karena kendala ekonomi," ujarnya.

Di Terentang juga di dorong sekolah berbasis masyarakat. Seperti paket c dan lainnya.

Sehingga masyarakat punya nilai tawar lebih baik ketika melamar pekerjaan. Jadi tidak mesti harus sekolah tinggi dan harus memiliki keahlian.

Baca: Mengenal Hawad Sriyanto, Komisioner Bawaslu Kalbar

Baca: Kakanwil Kemenag: Buku Nikah Bisa Langsung Diperoleh Usai Acara Pernikahan

Baca: Berawal Decoupage, Ibu Tiga Anak Hasilkan Uang Dari Kreatifitas

"Harapan kita Pendidikan dikampung harus bisa mengejar ketertinggalannya terutama soal fasilitas. Negara menuntut semuanya berbasis IT tapi fasilitas tidak mendukung," ujarnya.

Untuk itu pemerintah juga harus mendorong kekurangan yang ada didesa tidak hanya soal infrastruktur tapi juga persoalan guru juga harus memenuhi kebutuhan sehingga nantinya tidak akan terjadi kesenjangan. Hal inilah yang masih terjadi didesa.

Harus ada daerah yang memang benar diprioritaskan dan harus segera dipenuhi kebutuhannya melalui pemetaan.