Sikap Tegas PBB Kalbar Dukung 01, Pecat Kader Kampanye Capres Lain Gunakan Atribut

Sikap Tegas PBB Kalbar Dukung 01, Pecat Kader Kampanye Capres Lain Gunakan Atribut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPW PBB Kalbar, Hendri Rivai menegaskan akan ada sanksi bagi kader PBB yang mengkampanyekan Capres lain dari intruksi dan putusan partai dengan menggunakan atribut.

Diterangkannya, dari hasil rakornas di Jakarta, Ketum PBB, Prof Yusril Ihza Mahendra sudah jelas mengatakan dari hasil rapat pleno 19 Januari 2019 bahwa PBB mengarah dukunngan ke 01.

Terlepas dari itu, kata dia, Ketum PBN juga memberikan kebebasan pada para caleg atau simpatisan lainnya yang memang mau mendukung capres lainnya dengan catatan tidak membawa atribut partai.

Baca: Masih Gres, Yamaha Belum Buka Harga Naked Bike 150 cc Terbarunya MT-15

Baca: KPU Singkawang Sosialisasi Pindah Memilih ke Peserta Pemilu

Baca: Minat Konsumen di Level Nasional Tinggi, Yamaha Baru Buka Inden MT-15 di Kalbar

"Saya selaku ketua DPW tetap apa kebijakan pimpinan, saya taati. Artinya, saya tetap akan mendukung kebijakan PBB pusat untuk mendukung pilihannya ke 01, tetapi kita memberikan kebebasan, karena disadari mungkin saja pendukung caleg pendukung capres lain, silahkan saja," katanya, Selasa (12/02/2019).

"Saya mengingatkan secara organisatoris dia tidak boleh membawa atribut partai, artinya sanksi dari DPW sendiri jika berbicara aturan ada sanksi-sanksi disipliner, dan diatur dalam AD/ART," timpalnya.

Ia pun menerangkan, selalu mengimbau para kader untuk taat dengan intruksi dan putusan partai.

"Saya selalu mengimbau kepada para caleg dan jajaran pengurus untuk bersikap bijaksana, artinya dimana dipijak, disitulah langit kita junjung, ketika kita berorganisasi, apapun keputusan ketua umum harus kita dukung, jangan jadi riak-riak yang akhirnya cita-cita untuk membesarkan partai tidak terwujud," bebernya.

Lebih lanjut, dikatakannya pula, jika didapati kader yang masih melanggar putusan yang dibuat, tentunya akan ada sanksi bertahap mulai dari surat peringatan hingga dengan paling akhir pemecatan.

"Sementara ini kita acuannya pada pusat, sanksinya akan tetap kita koordinasikan ke pusat seperti apa. Bagaimanapun juga kita mendukung putusan organisasi, terlepas pendukung siapa segala macam, silahkan saja menyampaikan, intinya jangan menggunakan atribut partai, kan mubazir kalau nanti dia jadi, yang namanya politik, tiba-tiba di PAW, maka berpolitiklah yang cerdas," tukasnya.