Tersisa 52 dari 154 Pasal, Komnas Perempuan Sebut RUU PKS Kehilangan Tujuan
Ia mencontohkan, enam poin penting dalam draf yang diajukan dihilangkan. Keenam poin tersebut terdiri dari pencegahan, hukum acara, pemidanaan,
lihat foto
Tersisa 52 dari 154 Pasal, Komnas Perempuan Sebut RUU PKS Kehilangan Tujuan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu mengungkapkan pemerintah membuang sejumlah pasal terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Komnas Perempuan merupakan salah satu penggagas RUU PKS.
Azriana mengatakan, di awal pihaknya menyerahkan draf RUU dengan total 154 pasal ke DPR.
Kemudian, 100 pasal di antaranya dihilangkan oleh pemerintah saat proses pembahasan.
"Yang agak serius itu yang dibuang pemerintah, itu sampai 100 pasal dibuang, tinggal 52 pasal saja," kata Azriana saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Ia menuturkan bahwa pasal-pasal yang dihilangkan pemerintah cukup membuat RUU tersebut kehilangan tujuan untuk menjadi payung hukum yang revolusioner untuk mengatur kekerasan seksual.
"Pemerintah hanya menyisakan 50 pasal dan itu pun enggak ada terobosannya," jelasnya.
Ia mencontohkan, enam poin penting dalam draf yang diajukan dihilangkan. Keenam poin tersebut terdiri dari pencegahan, hukum acara, pemidanaan, restitusi, pemulihan, dan pemantauan.
Bab soal hukum acara menjadi salah satu yang dihilangkan. Pemerintah, kata Azriana, beralasan poin tersebut sudah tercantum dalam KUHAP.
Namun, ia mengatakan bahwa hak pemulihan bagi korban tak tercantum dalam KUHAP. Oleh karena itu, RUU PKS dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
Kemudian, sembilan tindak pidana kekerasan seksual dirampingkan menjadi 4 bentuk oleh pemerintah.
Sembilan tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
Azriana mencontohkan pelecehan seksual yang diganti menjadi pencabulan. Padahal selama ini banyak kasus seperti pelecehan seksual secara verbal yang tidak terakomodasi dalam RUU PKS.
Baca: Target 7 Persen Belum Tercapai, Darmin Klaim Pengangguran dan Kemiskinan Menurun
"9 tindak pidana itu bagi Komnas Perempuan jangan dikurangi satu pun, karena kalau dikurangi berarti ada fakta yang tidak bisa disikapi," ungkapnya.
"9 ini diambilnya dari kejadian yang sudah berlangsung, bukan khayalan, ada korbannya, ada kejadiannya, penyikapannya yang belum ada," sambung Azriana.
