Sutarmidji Rombak Besar-besaran Pejabat di Pemprov Kalbar, Ini Alasannya hingga Tanggapan Pengamat

Sutarmidji Rombak Besar-besaran Pejabat di Pemprov Kalbar, Ini Alasannya hingga Tanggapan Pengamat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan merombak besar-besaran susunan pejabat mulai dari pejabat tinggi, struktural hingga fungsional di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar)

Pihaknya akan segera melakukan open bidding dalam waktu dekat ini.

Open bidding yang akan dilakukan untuk mengisi beberapa jabatan strategis distruktural pemerintahan provinsi.

Setidaknya, Midji menyebutkan ada 11 jabatan tinggi yang akan dilelang melalui open bidding dan jabatan sekretaris daerah.

"Pemerintah provinsi akan melakukan open bidding untuk mengisi jabatan Sekda dan 11 jabatan tinggi untuk Dinas, Badan dan Biro," ucap Midji saat diwawancarai, Kamis (7/2/2019).

Baca: Kalbar 24 Jam - DOA untuk Gubernur Sutarmidji, Tersangka Maut di Pasar Mawar hingga Ciduk Koruptor

Baca: KPK Tetapkan Sukiman Tersangka, Anggota DPR RI Dapil Kalbar

Baca: KPK: Sukiman Diduga Terima Suap Rp 2,65 Miliar dan 22.000 Dollar AS

Baca: Miris! Beredar Foto Ibu Hamil Naik Rakit Bambu Terobos Banjir di Subah Sambas

Adapun 11 jabatan tinggi yang akan dilakukan open bidding di antaranya Direktur RSUD Soedarso, Wadir RSUD Soedarso, Direktur RSJ Singkawang, Kadis Kesehatan, Kasatpol PP, Kadis Kominfo dan Kadis Peternakan.

"Saya berharap bisa diikuti sebanyak mungkin calon, sehingga yang terpilih benar-benar berkualitas," tegasnya.

Sementara itu, dalam waktu dekat Midji, akan melakukan rotasi dan promosi terhadap 72 jabatan eselon III dan IV serta pengisian kekosongan jabatan di jajaran Pemprov Kalbar. 

Pergeseran maupun rotasi serta promosi, guna memberi suasana baru dan penyegaran agar bisa dicapai target-target visi misi yang ada.

"Saya akan rombak Balitbang dengan mengisinya orang-orang yang berkompeten dan mampu memberikan masukan yang brilian, sekarang ini apa tugas litbang susah kita lihatnya," pungkas Sutarmidji.

Baca: Prediksi Real Betis vs Valencia di Semifinal Copa del Rey, Head to Head & Link Live Streaming

Baca: Link Live Streaming Real Betis vs Valencia di Semifinal Copa del Rey Berlangsung Pukul 03.00 WIB

Rombak Balitbang

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disebuah jajaran pemerintahan, menurut Gubernur Kalbar adalah bagian yang mampu memberikan masukan dan ide-ide cemerlang dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Midji akan menempatkan orang-orang yang berkompeten di bagian Litbang, agar bermanfaat dan mampu memberikan ide brilian pada kepala daerah.

Perombakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balitbang dipastikannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Saya akan rombak Balitbang dan mengisinya dengan orang-orang yang berkompeten serta mampu memberikan masukan yang brilian," ucap Midji saat diwawancarai, Kamis (7/2/2019).

Bahkan saat ini menurutnya, tugas dari Balitbang Provinsi sudah dilihat karena minim kontribusi pemikiran.

"Sekarang ini apa tugas litbang susah kita lihatnya," pungkas Midji.

Baca: Dua Siswi Terlindas Truk Saat Pergi Magang, Satu Orang Meninggal di Tempat

Rotasi 72 Pejabat

Jajaran pejabat eselon III dan IV Pemerintahan Provinsi Kalbar, harus siap-siap dirotasi serta dipindahkan.

Pasalnya Gubernur Kalbar, Sutarmidji memastikan dalam waktu dekat ia akan melakukan rotasi serta promosi terhadap 72 jabatan eselon III dan IV.

"Dalam waktu dekat, kita akan melakukan rotasi dan promosi terhadap 72 jabatan eselon III dan IV," ucap Midji, Kamis (7/2/2019).

Pihaknya juga akan melakukan pengisian kekosongan jabatan di Jajaran Pemprov Kalbar.

Pergeseran maupun rotasi serta promosi ditegaskannya guna memberi suasana baru dan penyegaran agar bisa dicapai target- target visi misi yang ada.

Tanggapan Pengamat

Pengamat Kebijakan Pemerintah Untan Erdi Abidin mengatakan kita harus menarik benang merahnya dulu, penempatan seseorang diposisi jabatan dilingkungan pemerintahan itu sebetulnya hak preogatif dari Gubenur kalau dalam kontek pemerintahan Provinsi Kalbar.

Pada dasarnya hak gubernur menentukan siapa-siapa yang akan mengisi jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

Kemudian kalau dilakukan open bidding maka saya melihat, gubernur tidak menggunakan hak preogatifnya tersebut l, dengan menunjuk langsung, tapi dia mencari melalui mekanisme yang disebut open bidding.

Itu sebuah langkah maju menurut saya, artinya kalau gubernur mau angkat langsung dia tinggal pilih dan tunjuk siapa yang mempunyai loyalitasnya.

Selain dari kemampuan ASN maka sisi lainnya yang perlu dipertimbangan yaitu dedikasi, loyalitas dan seterusnya. Ketika dilakukan open bidding maka memang sedikit sulit menetapkan siapa yang mempunyyai loyalitas tinggi, oleh karena itu, gubernur harus benar-benar paham melihat karakter calon pejabatnya.

Tentu dalam mekanisme open bidding, akan disaring nama-nama yang mempunyai kualifikasi tinggi dan dipilih beberapa orang, misalnya tiga besar oleh panitia open bidding.

Tinggal gubernur yang memilih orang mempunyai komitmen tinggi, loyalitas dan memiliki cara kerja yang sesuai dengan kemauan gubernur karena mereka adalah team work.

Ketika open bidding, saya berharap dan memang khawatir indra keenam dari gubernur akan sulit menemukan orang mempunyai loyalitas tinggi, syukur-syukur gubernur bisa memilih orang yang mempunyai loyalitas dan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya dan kepala daerah sendiri.

Dilakukannya open biding ini artinya, hak gubernur yang dicoba dikurangi Sutarmidji dan dia memilih untuk seleksi terbuka tanpa menggunakan hak preogatifnya.

Memang kemungkinan mendapatkan ASN dengan kualitas baik terbuka saat open bidding. Saya berharap gubernur akan melakukan wawancara terdahulu sebelum menentukan siapa pejabat yang dipilih.

Open bidding boleh dilakukan tim, tapi finalisasi juga boleh dilakukan langsung gubernur terhadap orang-orang yang sudah masuk kualifikasi dari open bidding tersebut. Karena yang memakai para pegawai atau pejabat ini adalah gubernur itu sendiri.

Memilih pejabat tak cukup hanya kemampuannya saja, maka perlu kredibitas, loyalitas dan sebagai tiam work yang handal.

Sementara, kebijakan Gubernur Kalbar yang ingin merombak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) saya sangat setuju. Saya sependapat dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji bahwa orang-orang di Balitbang adalah orang yang menjadi lokomotif dari program pembangunan yang ada.

Pemikiran atau hasil riset mereka adalah yang dipakai kepala daerah untuk mengambil kebijakan dan sebagainya.

Kepala Balitbang harus mempunyai kualifikasi akademik yang tinggi, bisa saja meminta orang universitas untuk duduk disitu. Sehingga hasil riset dari Balitbang bisa digunakan dan menjadi patokan dalam mengambil kebijakan.

Seperti di Malaysia juga sama, tapi mereka tidak membutuhkan Balitbang seperti disini, karena univesitas dan pemerintahannya satu tubuh. Artinya siapapun kepala daerahnya maka dia adalah rektor, sehingga penelitian universitas sejalan dengan penelitian pemerintahnya.

Maka di Kalbar bisa dilakukan itu dengan berkoordinasi bersama Rektor universitas yang ada.