Kata JaDI Kalbar Terkait Proses Panjang OSO Untuk Masuk DCT DPD RI

Terakhir putusan sengketa administrasi oleh Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti KPU dengan tidak serta merta mengikuti amar putusan bawaslu

Kata JaDI Kalbar Terkait Proses Panjang OSO Untuk Masuk DCT DPD RI
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty 

Kata JaDI Kalbar Terkait Proses Panjang OSO Untuk Masuk DCT DPD RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai proses panjang pencalonan OSO untuk pemilu 2019 harus jadi pembelajaran.

Dikatakan pula, semestinya keputusan masing-masing lembaga negara tentu harus dihormati. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait status pengurus parpol yang harus mundur jika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD yang dikeluarkan MK pada tanggal 23 Juli 2018.

Kemudian diikuti revisi PKPU, pengajuan sengketa oleh OSO ke Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Agung.

Baca: Harry Dukung OSO Tak Mundur dari Kepengurusan Parpol

Baca: KPU Kukuh Tak Masukkan Namanya Pada DCT DPD Dapil Kalbar, Ini Jawaban OSO

Baca: Deadline KPU untuk OSO!, Mundur Sebagai Ketum Hanura atau Tak Jadi Calon DPD

Terakhir putusan sengketa administrasi oleh Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti KPU dengan tidak serta merta mengikuti amar putusan bawaslu tetapi tetap memberlakukan pengunduran diri OSO dari kepengurusan Partai Politik.

"Secara hirarki tentu putusan Mahkamah Konstitusi yang harus menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu supaya pemilu 2019 menjadi konstitusional. Menurut Saya keputusan KPU untuk merujuk putusan MK adalah langkah yang tepat, meskipun resikonya sesuai dengan ketentuan pasal 464 Undang undang nomor 7 tahun 2017 apabila KPU tidak menindaklanjuti putusan bawaslu maka bawaslu mengadukan ke DKPP. Bawaslu pun saat ini sudah dilaporkan oleh masyarakat ke DKPP terkait putusan sengketanya tersebut," ungkap Umi, Jumat (18/01/2019).

Namun, lanjutnya, harusnya kpu konsisten dari sejak awal patuh pada putusan MK dengan tidak memasukkan OSO dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPD.

Mengingat secara rentang waktu putusan MK terkait syarat calon anggota DPD yang harus mundur dari kepengurusan parpol adalah tanggal 23 Juli 2018, sementara penetapan DCS DPD tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2018, harusnya KPU punya cukup waktu untuk segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan segera merevisi PKPU tentang pencalonan DPD, bukan malah memasukkan OSO kedalam DCS DPD, sehingga ada kepastian hukum dan konsistensi terhadap pencalonan OSO.

"Artinya KPU memasukkan OSO ke DCS DPD sebenarnya inkonstitusional karena sudah tidak patuh dengan putusan MK, maka wajar saja menurut saya pihak OSO menuntut untuk dimasukkan kedalam DCT. Hal ini juga harusnya diawasi oleh Bawaslu RI yang ternyata juga luput," bebernya.

"Tapi anggaplah apa yang dilakukan oleh KPU kali ini adalah mekanisme koreksi atas kekeliruan memasukkan OSO ke dalam DCS dengan tidak memasukkan OSO kedalam DCT kecuali OSO melampirkan pengunduran diri dari pengurus parpol, langkah ini harus dilakukan agar pemilu 2019 menjadi konstitusional," katanya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved