Midji Warning Kepala SKPD, Empat Bulan Musti Benahi Layanan Publik

“Kepala SKPD harus peduli terhadap pelayanan publik. Kalau tidak bisa berikan hasil baik, ya kenapa kita pertahankan? Berarti ndak bisa kerja.

Midji Warning Kepala SKPD,  Empat Bulan Musti Benahi Layanan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji saat diwawancarai awak media usai pelantikan anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2018-2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji me-warning seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat agar memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.

Menurut dia, SOP yang ada harus dibenahi dan dibuat secara transparan untuk setiap produk-produk layanan publik.

“Standar layanannya apa? Tarifnya apa? Itu harus dipampangkan di situ. Berapa lama waktu melayani? Syaratnya apa? Semua itu harus sudah ada di seluruh SKPD,” ungkapnya, Minggu (13/1/2019).

Ia mengingatkan kinerja SKPD dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Seyogyanya, Kepala SKPD sebagai pimpinan komando masing-masing dapat sadari bahwa semua yang dikerjakan oleh SKPD ditujukan kepada masyarakat.

“Kepala SKPD harus peduli terhadap pelayanan publik. Kalau tidak bisa berikan hasil baik, ya kenapa kita pertahankan? Berarti ndak bisa kerja. Kalau tak bisa kerja, masa harus pertahankan. Kita cari yang baru. Kita open bidding (lelang jabatan),” terangnya.

Baca: Tabrakan Beruntun di Sungai Kunyit, Nyaris Seruduk Pesta Perkawinan!

Baca: Pengamat Pendidikan Ingatkan Kebijakan Mendikbud Soal Larangan Rekrutmen Guru Honorer

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menegaskan kepatuhan standar pelayanan publik menjadi satu di antara poin penilaian kinerja Kepala SKPD.

Pemprov Kalbar, terang dia, akan bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar untuk menilai pelayanan publik di seluruh SKPD maupun badan di lingkungan Pemprov Kalbar. Termasuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sebab masih ada tiga kabupaten belum dinilai oleh Ombudsman.

“Sekarang kan baru 10 SKPD yang dinilai. Ke depan, saya mau minta nilai semua. Sebab, itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja Kepala SKDP selama dua tahun. Aturan menyebutkan ketika sudah 2 tahun menjabat, maka perlu dievaluasi,” jelasnya.

Untuk menilai pelayanan publik, ia percayakan sepenuhnya kepada Ombudsman Kalbar sebagai lembaga independen. Pihaknya tidak mau membentuk tim evaluasi khusus guna mencegah opini publik.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved