Pengamat Pendidikan Ingatkan Kebijakan Mendikbud Soal Larangan Rekrutmen Guru Honorer

"Selama ini rekrutmen guru itu amburadul karena dilakukan oleh orang yang tidak layak melakukan itu. Siapa itu? Kepala sekolah," ujar Aswandi

Pengamat Pendidikan Ingatkan Kebijakan Mendikbud Soal Larangan Rekrutmen Guru Honorer
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura, Aswandi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura, Aswandi mengingatkan kepala sekolah. Terkait kebijakan Mendikbud soal pelarangan rekrutmen guru honorer oleh kepala sekolah.

Menurut Aswandi selama ini pengangkatan guru honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah terkesan amburadul.

"Selama ini rekrutmen guru itu amburadul karena dilakukan oleh orang yang tidak layak melakukan itu. Siapa itu? Kepala sekolah," ujar Aswandi saat diwawancarai, Minggu (11/1/2019).

Baca: Sukseskan Cap Go Meh Singkawang 2019, Singkawang Berikan Dana Hibah Rp 900-an

Baca: Hasil Akhir Thailand Masters 2019, Malaysia Juara Umu, Indonesia Raih 1 Gelar

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming ILC TVOne dengan Tema Menguji Netralitas KPU

Sebelum kebijakan tersebut ditertibkan, Aswandi mengaku sudah mengingatkan kepada sekolah untuk tidak melakukan perekrutan guru honorer. Karena menurut dia, hal tersebut akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Puluhan tahun yang lalu saya sudah mengingatkan kepala sekolah untuk tidak merekrut guru. Seharusnya Pemda yang merekrut. Coba lihat sekarang? Banyak yang tidak beres kan, akibat perekrutan guru oleh kepala sekolah," terangnya.

Aswandi menyebutkan salah satu masalah akibat rekrutmen guru oleh kepala sekolah, Ialah ketidaksesuaian bidang ilmu guru dengan mata pelajaran yang diajarkannya.

Sebagai contoh, Ia mendapati guru matematika yang diminta kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris.

"Ini kadang-kadang merekrut guru yang tidak sesuai bidangnya. Akhirnya ngajarlah dia mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya. Masaklah guru matematika dibiarkan mengajar bahasa Inggris," tegasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Aswandi menilai LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) semestinya sadar dan tidak mencetak guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

"LPTK harus sadar bahwa mencetak guru harus sesuai dengan kebutuhan. Sama halnya dengan polisi. Sekian kebutuhan nya, sekian yang dicetak," tambahnya.

Wakil Rektor I Universitas Tanjungpura ini mengaku sangat mendukung upaya pemerintah yang dinilainya bisa menertibkan para guru honorer tersebut.

"Tidak salah pemerintah melakukan hal itu. Justru aturan itu bertujuan untuk menertibkan guru. Sekarang mau ditertibkan itu. Sekarang jangan seenak-enaknya merekrut guru. Ikuti aturan yang ada dan sudah dibuat oleh pemerintah," pungkas Aswandi. 

Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved