Sutarmidji akan Lakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kalbar

Sutarmidji menuturkan, satu di antara percepatan yang akan dilakukan adalah mengenai pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri.

Sutarmidji akan Lakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana dialog publik yang digelar di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Sabtu (12/1/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutamidji memimpin diskusi bersama para pelaku jasa kontruksi di Kalimantan Barat, hal tersebut dilakukanya sebagai upaya untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya pembangunan infrastruktur di Kalimantan.

Sutarmidji mengatakan meskipun RPJMD telah tersusun namun belum disahkan menjadi perda.

Kendati demikian pihaknya mengatakan akan bergerak cepat guna melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kalbar.

"Tadi bersama seluruh pelaku jasa kontruksi, asosiasi kontruksi dan tenaga ahli kita undang untuk menyatukan persespi untuk percepatan pembangunan di Kalbar," ujarnya sesaat usai dialog publik yang digelar di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Provinsi Kalbar. Sabtu (12/1/2019)

Baca: Sandi Kembali ke Kalbar, Rencana akan ke Sambas dan Singkawang

Sutarmidji menuturkan, satu di antara  percepatan yang akan dilakukan adalah mengenai pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri.

Namun demikian ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemprov tidak bisa intervensi terhadap pemerintah di desa.

Baca: Gadis 13 Tahun Dicabuli Ayah Kandung, Modus S dan Sepenggal Kisah Menyambut Natal

"Kalau Provinsi tak boleh intervensi ke desa kapan desa akan maju. Memangnya dengan ADD itu bisa maju? Nggak bisa, harus ada intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya.

Kategori desa mandiri itu ada 50 indikator, 10 Indikator dibiayai oleh Dana Desa, 20 Indikator dibiayai oleh Kabupaten dan 20 indikator berada di Provinsi.

"Yang berat-berat itu serahkan ke provinsi supaya cepat menuju desa mandiri. Kita itu kasihan dengan masyarakat desanya," ujarnya.

"Saya ini mau masyarakat desa cepat merasakan pembangunan," ujarnya.

Sarana perpustakan akan dibangun, Rumah Bacanya, posyandu, PAUDnya serta akses ke sekolahnya nyaman. Hal itu yang akan dilakukan Provinsi pada pemerintah desa.

"Kalau ada Bappeda yang ngomong kalau Provinsi ndak bisa masuk ke desa, nah pola pikir seperti itu yang salah," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved