DPRD Kalbar Minta Pemprov Realisasikan Program Pendidikan  

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat realisasikan program-program yang dicanangkan guna membenahi sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Terlebih porsi anggaran pendidikan terbilang besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019.

Jika dikalkulasikan, prosentase anggaran pendidikan ditambah anggaran sektor kesehatan mencapai angka lebih dari 40 persen dari totalAPBD Kalbar Tahun 2019 sebesar Rp 5.760.665.710.092 atau Rp 5,76 Triliun.

Baca: Hadiri Natal Oikumene PGRI dan TNI, Hermanus Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Jadi Pembawa Kasih

Baca: Cicilia Nilai 50 Persen Dari Jumlah Desa di Kubu Raya Memiliki Potensi Wisata

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid mengatakan pada prinsipnya legislatif sambut positif anggaran pendidikan dan kesehatan yang mencapai 40 persen pada APBD Tahun 2019. Ini bukti Pemprov Kalbar komitmen tingkatkan daya saing SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saya kira kalau memang program Gubernur kita mau jor-joran terhadap dunia pendidikan dan kesehatan, maka kita perlu apresiasi. Daerah ini akan menjadi kuat kalau SDM kuat,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (6/1/2019).

Ia menimpali jika suatu daerah punya SDM kuat, walaupun infrastrukturnya lemah maka masih bisa bersaing ke depan.

“Jika otaknya (pikirannya_red) sudah maju, maka manusia akan bisa membangun dirinya sendiri dan daerahnya. Kalbar ini akan berubah selanjutnya,” terangnya.

Politisi Demokrat ini menyoroti masalah pendidikan yang hingga kini masih jadi problem serius di Kalbar. Bicara dunia pendidikan, terang dia, tidak hanya satu unsur saja sebab semua ada keterkaitan.

“Fasilitas pendukung itu penting. Orangnya atau SDM-nya. Itu juga unsur yang tidak di nomor duakan. Saya menggeluti dunia pendidikan. SDM harus diperkuat, termasuk sarana dan prasarananya,” katanya.

Baca: Cicilia Nilai 50 Persen Dari Jumlah Desa di Kubu Raya Memiliki Potensi Wisata

Baca: Mantan Pembalap Nasional Ini Motivasi Bernard Jelang Kejuaraan Asia

Berdasarkan pemantauan Komisi V DPRD Kalbar, masih banyak gedung sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa kabupaten berkondisi memprihatinkan.

“Misalnya di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Ada SMA yang baru punya tiga kelas saja, muridnya sudah hampir 200-an. Coba bayangkan ? Lalu kantornya juga masih sekat. Itu di depan mata, belum lagi yang lain di pulau, pelosok dan perbatasan,” jelasnya.

Markus menambahkan itu baru masalah gedung, belum bicara masalah sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, komputer dan lainnya. Tak hanya itu, masalah ketersediaan guru juga jadi problem.

“Di daerah, ada satu sekolah SMA yang guru negerinya hanya satu doang. Selebihnya, ambil honor-honor yang mampu dibayar pakai dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 300 ribu per bulan. Bagaimana pendidikan kita mau maju ? Lalu, anak-anak diwajibkan ujian pakai sistem online, tapi masih numpang di sekolah tertentu. Ada banyak murid sekolah yang numpang ke sekolah yang punya. Ini kan memprihatinkan,” paparnya.

Program-program pendidikan masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan H Ria Norsan, terang dia, diharap terealisasi merata sampai ke semua tingkat daerah dan tidak hanya fokus pada satu wilayah saja.

Baca: Deretan Smartphone Radiasi Tinggi, Sony Xperia XZ3 Paling Aman Untuk Tubuh

Baca: Pemda Kubu Raya Dorong Desa Kembangkan Destinasi Wisata di 2019