Milton Crosby Akui Sudah Selayaknya Pemerintah Pikirkan Pembangunan Hilirisasi Industri

Mantan Bupati Sintang dua periode ini menimpali sebelumnya memang sempat terjadi kenaikan harga karet beberapa bulan lalu.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Tokoh Masyarakat Dayak yang juga Mantan Bupati Sintang, Milton Crosby menghadiri kegiatan Pembukaan Konferensi Temenggung Internasional yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang, Rabu (28/11/2018) malam.  

Laporan Wartawan Tribun Pontianak,Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Pembina Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Kalimantan Barat, Milton Crosby akui sudah selayaknya pemerintah pikirkan pembangunan hilirisasi industri.

Hal ini sebagai upaya mengatasi tidak menentunya harga komoditas perkebunan seperti karet, sawit dan sebagainya.

"Kalau itu (industri hilir_red) dibangun di setiap wilayah, saya yakin ekonomi kita akan lebih baik,"  ungkapnya, Minggu (30/12/2018).

Baca: Aerobik Dance Sehat Yok Sehat di Rumah Datok Terbuka Untuk Umum, Gratis!

Baca: Konser Amal Bantu korban Tsunami, Kodam XII Tpr Hadirkan Dewi Persik

Mantan Bupati Sintang dua periode ini menimpali sebelumnya memang sempat terjadi kenaikan harga karet beberapa bulan lalu.

Harga karet naik menjadi Rp 8 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram.

"Sempat naik sedikit saja. Sekarang turun lagi jadi Rp 5 ribu per kilogram. Naiknya tidak bertahan lama," terangnya.

Ia berharap ke depan pemerintah bisa lebih peduli guna mengantisipasi anjloknya harga karet. Begitu juga dengan CPO, terutama ekspornya. Sehingga, masyarakat petani bisa mendapati kondisi harga stabil.

"Untuk seperti masa lalu tidak mungkin. Tapi paling tidak bisa bertahan untuk mereka hidup, jangan sampai masyarakat frustasi. Termasuk nelayan, untuk sektor perkebunan dan pertanian. Ketahanan pangan harus kita lakukan semuanya dan kita bangun bersama," jelasnya.

Selaku Dewan Pembina KTNA, dirinya akan berupaya memberdayakan petani baik petani kebun, padi, palawija maupun nelayan agar ketersediaan pangan bisa baik.

Ia menilai anjloknya beberapa komoditas  perkebunan disebabkan oleh problem internasional.

"Politik dagang internasional membuat kita serba susah. Ini antara Timur dengan Barat, keras sekali situasi ini. Makanya, ke depan kita harapkan pemerintah harus punya komitmen kuat bagaimana bisa menstabilkan harga kita dengan kontrak kontra kerja," terangnya.

"Apakah dengan Uni Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan Cina supaya harga bisa stabil. Lantas, masyarakat kita bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Soal kualitas kita bagus, tapi pasar yang bermain," tandasnya. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved