Pentingnya Kesamaan Hak Pada Pelayanan Publik Perlu Ada Sinkronisasi Dari Berbagai Regulasi

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Kepala Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Drs. Agam Bekti Nugraha mengatakan, kegiatan sosialisasi dilaksankan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bersama terkait dengan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Sosialisasi ini diharapkan olehnya agar tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.

"Dalam kegiatan ini, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan," ujarnya.

Baca: Pemkab Kubu Raya Apresiasi Ketersediaan Fasilitas Berbasis Kesetaraan Gender

Hal ini menurutnya terkait dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

"Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG)," tuturnya

Sehingga ia berharap kegiatan ini memberikan dampak yang lebih luas dan positif bagi kelompok rentan di Indonesia.

"Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya," tutupnya.