Pangkalan Bingung Masih Ada PNS Pakai LPG 3 Kg

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg, Sebastianus mengaku heran saat ini masih ada PNS di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara yang tetap menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

Sebastianus mengaku kerap menemukan PNS yang hendak membeli LPG 3 kg di pangkalannya.

Padahal, katanya, LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera.

Baca: PKK Kayong Gelar Seminar Kecantikan, Julianti: Agar Wanita Cantik Luar Dalam

Baca: Meriah, Berikut Rangakaian Agenda Perakbusa IKIP PGRI Pontianak 

"Masih banyak PNS, tapi kita tolak karena KTPnya PNS, kita bilang kalau PNS ndak bisa," kata Sebastianus saat ditemui di pangkalannya di Sukadana, Selasa (4/12/2018).

Sebastianus mengungkapkan, sebelum Ia menerapkan aturan yang mengharuskan pembeli membawa salinan Kartu Keluarga (KK) dan KTP, pembelian LPG 3 kg di pangkalannya selalu disesaki warga.

Bahkan, meskipun sudah antre, masih ada warga yang tidak kebagian gas bersubsidi itu. Kondisi itu sudah berlangsung selama sekitar satu tahun.

"Kan sebelum kita terapkan aturan itu ndak tahu mana yang PNS mana yang bukan kalau dia ndak pakai pakaian dinasnya, nah setelah kita terapkan aturan kayak gitu baru lah ndak pernah antre lagi," ujar pria yang akrab disapa Anguan ini.

Menurut Sebastianus, selama ini Pemkab Kayong Utara belum pernah mensosialisasikan soal larangan penggunaan LPG 3 kg bagi PNS kepada pemilik pangkalan.

Sebastianus mengaku baru mengetahui ternyata 2016 lalu Bupati Kayong Utara sudah pernah mengeluarkan himbauan kepada PNS untuk beralih ke tabung 5,5 kg atau 12 kg.

"Maunya kita semua pangkalan menerapkan aturan pembelian pakai KK dan KTP, di Sukadana ini baru dua pangkalan yang nerapkan, salah satunya disini," harap Sebastianus.