ILC TVOne Selasa 4 Desember: Tema "Pasca Reuni 212: Menakar Elektabiliitas Capres 2019"

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club (ILC) kembali tayang di TVOne, Selasa (4/12/2018).

Kali ini, ILC TVOne membahas tema  "Pasca Reuni 212: Menakar Elektabiliitas Capres 2019".

Saksikan ILC TVOne melalui link berikut:

https://www.vidio.com/live/783-tvone-tv-stream

http://www.tvonline.id/tvone.html

http://www.useetv.com/livetv/tvone

Reuni Mujahid Mujahidah 212 usai digelar, Minggu (2/12/2018).

Baca: Bakal Datang ke Indonesia, Ini Profil dan Fakta Menarik Donghae Super Junior D&E

Baca: Begini Rincian Eksekusi Penembakan Pekerja Jembatan Nduga, 31 Orang Tewas

Pengamat komunikasi publik Emrus Sihombing berpendapat kegiatan Reuni 212 berlangsung baik, tertib, aman, dan teratur, sekalipun diikuti oleh banyak peserta.

Emrus usul kedepan pelaksanaan Reuni 212 ini dibuat menjadi role model dalam mengelola ketika melakukan kumpul-kumpul sejumlah anggota masyarakat di satu tempat terbuka.

Baik dalam bentuk reuni seperti ini ke depan, silahturahmi politik, konser, perayaan pergantian akhir tahun, penyampaian aspirasi dan sebagainya yang mengikutsertakan anggota masyarakat dalam jumlah banyak.

"Kesimpulan sementara yang bisa saya tarik, pelaksanaan Reuni 212 sangat baik," ujar Emrus, melalui keterangan resminya, dilansir Tribunnews, Senin (3/12/2018).

Menurut Emrus pengelolaan yang baik tersebut tidak lepas dari kerja sama sangat produktif antara panitia dengan berbagai pihak terkait, utamanya dengan aparat keamanan, pemerintah daerah dan media massa.

"Menurut saya, keempat unsur tersebut telah melakukan relasi kesetaraaan, kebersamaan, saling memahami serta saling menghormati tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara satu dengan lain, sehingga tidak terjadi semacam ego sektoral yang tidak penting di antara mereka," ujar Emrus.

Sehingga menurut Emrus pelaksanaan Reuni 212 ini sangat pentas menjadi role model ke depan ketika sekelompok masyarakat, penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun kepada lembaga legislatif.