Sutarmidji Pastikan Kebijakan di Kalbar Selama Ini Amburadul, Ini Penyebabnya!
Tak adanya data, membuat kebijakan yang diambil dipastikan Midji, amburadul tak tepat sasaran dan tidak jelas capaian yang akan dituju.
Penulis: Syahroni | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji, memastikan kebijakan yang diambil di Kalbar selama ini tak sesuai dengan data yang ada.
Hal ini dikarenakan Kalbar tak mempunyai data yang jelas dan akurat.
Bahkan di Pekerjaan Umum disebutnya saat ditanya mengenai jalan dan kondisi jalan, tidak bisa menjawab.
Jika begini menurutnya, bagaimana mau membuat kebijakan kalau tidak ada data.
Baca: Ardiyanto Senang Masyarakat Antusias Hadiri Launching Yamaha FreeGo
Baca: Dinkes Mempawah Klaim Kasus DBD di Mempawah Turun
Tak adanya data, membuat kebijakan yang diambil dipastikan Midji, amburadul.
Tak tepat sasaran dan tidak jelas capaian yang akan dituju.
Oleh karena itu, saat diwawancarai ia menyatakan semua daerah harus membuat data dan mengumpulkan data akurat dan valid.
"Kalau ada datakan nyaman ngambil kebijakan, bayangkan saja kalau tidak ada data Jadi amburadul semua kebijakan dan akhirnya tak tepat sasaran,"ucap Midji di Hotel Ibis pontianak setelah membuka acara Kick Off Satu Data Kalimantan Barat, Senin (3/12/2018).
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut Midji, saat ditanya berapa panjang jalan kondisi rusak, berapa panjang jalan kondisi mantap dan seterusnya, malah tidak paham dan tidak tahu.
Baca: Hilaria Sebut Perlu Mobilisasi Dinamis Agar Ketahanan Pangan Tercapai
Baca: Mengaku Anggota Polisi, Seorang Remaja Diamankan Polsek Pontianak Timur
"Inilah kita. Mau membangun tapi tidak ada data bagaimana. Ujung-ujungnya amburadul," ujar Sutarmidji.
"Saya harap semua daerah dan OPD harus mempunyai data akurat dan valid. Saya tidak mau bicara tanpa data," pungkasnya.
Manajer Infrastruktur
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta seluruh pejabat dan insan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus jadi infrastructure manager (manajer infrastruktur), bukan construction manager (manajer konstruksi).
Hal ini guna memastikan pembangunan infrastruktur dapat terselesaikan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat.
Baca: BNN Mempawah Bakal Gelar Rilis Kinerja, Nantikan Live Facebooknya Sesaat Lagi
Baca: Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung (Live) RCTI: Manchester United vs Arsenal, Watford vs Man City
