Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Elemen Pendidik dan Masyarakat

Karena hal ini dianggap penting, peranan pemerintah lah yang menjembatani proses belajar dalam mewariskan sila-sila kebangsaan dan menjaga eksistensi

Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDY ASRI GITA UTAMI
Foto bersama dengan dosen, guru dan mahasiswa-mahasiwi Ikip-Pontianak, Sabtu (1/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maudy Asri Gita Utami

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Terbentuknya AP3Kni di Kalbar ini didasari dengan Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP-PGRI Pontianak.

Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh perwakilan guru PPKn, Dosen dari lintas perguruan tinggi di Kalbar dan pemerhati pendidikan, serta mahasiswa-mahasiswi Ikip Pgri Pontianak.

Bertempat di aula Hadari Nawawi ,pelantikan sekaligus seminar nasional ini pun sukses digelar pada Sabtu, (1/12/2018).

Baca: Integritas Profesi Pendidikan Kewarganegaraan yang Menjadi Acuan Bangsa

Baca: Diperkenalkan di Kalbar, Honda CBR 150 R Terbaru Ditarget Terjual Puluhan Unit Per Bulan 

Asosiasi profesi PKN memiliki tugas sebagaimana proses pendidikan kewarganegaraan bisa dikembangkan agar dapat dirasakan oleh seluruh aspek masyarakat.

"Ini semua menjadi PR, dan bahan penelitian agar terus mensosialisasikan ke seluruh warga negara, dengan melakukan internalisasi, dapat mempelajari, menghayati dan sekaligus mengamalkan nya," ujar guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, profesor Sapriya.

Lanjutnya, pengamalan sebagai pendidik PPKN mempunyai tugas yang sangat besar dalam mengajar seluruh elemen masyarakat tetapi tidak bisa dan tidak cukup hanya dengan guru-guru PKN ataupun dosen-dosen PKN , semua komponen bangsa harus bersinergi.

Terutama pemimpin, pemimpin mempunyai tugas mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila.

Karena hal ini dianggap penting, peranan pemerintah lah yang menjembatani proses belajar dalam mewariskan sila-sila kebangsaan dan menjaga eksistensi.

"Tujuan dari asosiasi ini juga untuk melindungi masyarakat dari praktik pendidikan kewarganegaraan yang merugikan berbagai pihak," ujar Ketua AP3KnI Kalimantan Barat, Dr. Dada Suhaida, M.Pd.

Ia melanjutkan, melalui pendidikan kewarganegaraan harapannya dapat sampai ke seluruh komponen bangsa Indonesia, agar memberikan contoh yang terpuji bagi setiap anak bangsa.

Peran guru dan dosen PKN tidak bisa tergantikan oleh media lain, oleh robot dan teknologi.

Karena PKN adalah pendidikan nilai dan moral yang memerlukan contoh dan pengawalan.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved