Cium Praktik Curang Pengusaha Pariwisata China, Gubernur Bali Tutup Paksa 16 Toko
Gubernur Bali, Wayan Koster, menutup 16 toko berjaringan asal China atau Tiongkok di Bali.
lihat foto
Cium Praktik Curang Pengusaha Pariwisata China, Gubernur Bali Tutup 16 Toko
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, menutup 16 toko berjaringan asal China atau Tiongkok di Bali.
Wayan Koster menginstruksikan penutupan 16 toko jaringan China itu kepada Bupati Badung.
Alasannya, karena 16 toko art shop atau unit usaha China itu dianggap melakukan praktik tidak sehat dan tak berizin.
Koster mengaku tak khawatir jika imbas penutupan ini mengakibatkan kunjungan turis China berkurang ke Bali.
“Jadi yang dibahas berkenaan dengan praktik tidak sehat yang dilakukan penyelenggara pariwisata, yakni ada toko, art shop, travel yang berizin atau tidak berizin, ada yang berizin tetapi usahanya berbeda.
Karena ditemukan tidak berizin, saya mengambil keputusan tegas menutup usaha yang melakukan praktik tidak sehat ini karena berdampak buruk pada citra pariwisata Bali secara keseluruhan,” kata Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (8/11/2018).
Koster menuturkan jumlah unit usaha yang akan ditutup berjumlah 16 toko, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Badung.
Lanjutnya, yang sudah pasti tidak berizin ada 4 usaha. Ia mengatakan tidak khawatir akan ada penurunan wisatawan Tiongkok ke Bali terkait penutupan unit-unit usaha China itu.
“Nanti akan terseleksi dengan sendirinya, yang cinta Bali kan banyak. Kami harap orang-orang yang datang ke Bali adalah yang tertib, menjaga citra pariwisata, menghormati kearifan lokal, tradisi dan budaya Bali,” ujarnya.
Konstribusi Besar
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, IGN Rai Surya Wijaya mengatakan wisatawan Tiongkok ini masih memberi kontribusi besar bagi pariwisata Bali.
“Kita yakini Bali masih memerlukan turis China yang jelas berkualitas, dan tidak ada lagi yang melanggar aturan-aturan yang ada,” tegas Rai Surya.
“Aturannya harus ditegakkan, dan law enforcement-nya yang penting. Setiap stakeholder harus mengelola pariwisata ini dengan profesional kedepannya agar lebih maju,” terangnya.
Selanjutnya, ia menyebutkan kerugian yang dialami dari sisi pemerintah akibat kehilangan pajak karena pembayarannya menggunakan wechat, dimana transaksinya langsung di Tiongkok.
