Tekan Angka Buta Aksara di Kalbar, Ini Upaya Pemprov Kalbar
Upaya pengentasan buta aksara dilakukan melalui program-program yang nantinya akan mengubah postur tampilan pendidikan Kalimantan Barat.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan berupaya menekan angka buta aksara di Kalimantan Barat.
Upaya pengentasan buta aksara dilakukan melalui program-program yang nantinya akan mengubah postur tampilan pendidikan Kalimantan Barat.
Baca: Ribuan Warga Padati Lokasi Ketapang Expo 2018 pada Hari Terakhir Event
Baca: Tak Harus Lari dari Kualitas, Ramlana Ungkap 3 Komponen Penting Yang Harus Dimiliki SDM
“Program-program pembelajaran akan dimulai sejak usia dini hingga dewasa mulai tahun 2019 mendatang,” ungkapnya usai buka puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2018 di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Jumat (9/11/2018).
Sutarmidji menambahkan Pemprov Kalbar akan memulai pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2019. Lokasi pertama pembangunan berada di Kabupaten Sambas.
“Luas lahannya sekitar 5 hektare. Kabupaten Sambas dipilih karena generasi muda Sambas banyak memilih bekerja di luar Kabupaten Sambas. Ini menjadi penghambat pembangunan karena di Sambas tinggal orang-orang berusia 45 tahun. Perkembangan usia produktif di sana lambat,” terangnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menimpali guna meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Kalbar mengambil kebijakan revitaliasi dan pembangunan baru untuk jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh daerah setempat dan sekitarnya. Sehingga, anak-anak tamatan SMK nantinya dapat ditampung pada lapangan kerja yang tersedia.
“Tahun depan kita mulai. Daerah-daerah yang ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus seperti itu. Kalau perlu ada insentif bagi mereka yang berusaha sebagai pengusaha, lalu sudah sukses. Kalau hanya tamat SMP, kita dorong tamat SMA/SMK lewat Paket C. Kalau bisa bahkan ketika tamat, ada insentif modal usaha yang bunganya ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Midji sapaannya mengakui angka buta aksara masih cukup tinggi di Kalimantan Barat. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti angkanya lantaran antara data dinas dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda. Masalah data yang tidak serasi itu menjadi masalah bagi pemerintah guna lakukan percepatan pengentasan anga buta aksara.
“Saya kadang tak yakin juga, menurut hitungan kita tinggal 1 persen lebih, namun data BPS bisa sampai 5 persen angka buta aksara di Kalbar. BPS menggunakan teknik random sampling. Kalau kita ingin harusnya data riil. Kalau pakai random sampling tak mungkin buta aksara itu akurat. Ke depan kita berharap supaya dinas dan BPS mendudukkan data. Data-data gini harus digenahkan lah. Semua aspek harus digenahkan,” tandasnya.
