Pemilih Non DPT di Kalbar Capai 493 Ribu, Bawaslu Buka Posko dan Lakukan Pengawasan Melekat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika pihaknya bakal membuka posko terkait demgan pemilih non DPT di Kalbar yang mencapai 493 ribu.

Data tersebut, menurutnya, merupakan turunan dari KPU RI yang keseluruhannya mencapai sekitar 31 juta dan berasal dari Dirjen Adminduk.

"Ada data yang 31 juta pemilih baru saja dilansir Dirjen Adminduk, yang kemudian diberikan kepada KPU dan KPU agak kewalahan, kalau tidak kita awasi akan repot. Di Kalbar ada 493 ribu pemilih non DPT, DP4 non DPT yang sedang kita awasi melibatkan masyarakat," katanya, Selasa (23/10/2018) kemarin.

Selain itu, Faisal Riza juga menerangkan jika pihaknya melakukan verfak selain daripada posko karena memang jumlah yang fantastis.

Baca: Postingan Ustaz Abdul Somad 3 Hari Lalu Jadi Sorotan, Merinding Lihat Fotonya!

"Kita juga membuka posko, dan insyallah dalam waktu dekat kita akan melakukan verfak serentak dari data DP4 non DPT diseluruh Kabupaten Kota, kita punya rencana untuk melakukan sampling karena jumlahnya juga fantastis. Misalnya di Kayong Utara ada 11 ribu yang tidak masuk dalam DPT dari DP4, maka dilakukan verfak dan harus kita lakukan pengawasan juga, kalau kaitannya dengan GMHP, itu silahkan teman-teman KPU, kita apresiasi dan kita tetap melakukan pengawasan melekat," bebernya.

Termasuklah, kata dia, dengan kehadiran Divisi Pengawasan & Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin beberapa hari lalu juga guna membahas DPT dan Pilpres.

"Kita tau benar pentingnya pengawasan partisipatif memastikan memahami isu-isu yang terjadi level nasional khususnya konteks pilpres, kitakan memang menggaris bawahi isu-isu terkait dengan medsos karena kita tau dalam pilpres ada dua kubu yang sebetulnya berlanjut dari 2014," ujarnya

"Bawaslu RI hadir agar tidak terjebak disuatu framing antara kubu A dan kubu B. Seolah-olah ada orang yang mengkritik pemerintah dianggap kubu A atau B, padahal gak ada hubungannya. Jadi Pak Kordiv, Afifuddin ingin memastikan itu," timpalnya.

Selain itu, lanjutnya, isu soal pemilu seperti yang diketahui, sekarang sedang pada tahapan kampanye dan perbaikan data pemilih.

Dan dikondisi Pilpres 2014 lalu, ujar Faisal, gugatan terhadap perselisihan hasil sengketa pemilu ke MK satudiantaranya ialah DPT.

Maka dari itulah, kata dia, diharapkan dengan pengawasan partisipatif orang bisa lebih fokus pada perbaikan data pemilih.