Bebby Nailufa Sarankan Pengangkutan Sampah Diberikan ke Pihak Ketiga

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penanganan sampah di Kota Pontianak selama ini memang dinilai belum maksimal, meskipun telah menelan biaya yang cukup besar setiap tahunnya yaitu mencapai Rp35 miliar.

Legislator cantik asal Golkar, Bebby Nailufa menyarankan untuk penanganan sampah ini, harus diserahkan pada pihak ketiga khususnya untuk pengangkutannya. Dengan demikian ja menilai akan jauh lebih efisien dari pada dilakukan sendiri oleh dinas lingkungan hidup.

Diserahkan pada pihak ketiga, sehingga pihak dinas bisa melakukan pengawasan kinerja dengan optimal pada pihak ketiga yang mengangkut sampah tersebut.

"Kita berikan apresiasilah terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan ini, karena memang ASN Kota Pontianak dituntut untuk terus berinovasi," ucap Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa saat diwawancarai launching inovasi, Sistem Strategi Peningkatan Kinerja Pengangkutan Sampah (Siperkasa) Global Positioning System (GPS) oleh DLH, Kamis (18/10/2018).

Ia mengajak untik melihat inovasi yang diluncurkan ini, apakah berjalan dengan baik dan efektif seperti yang diharapkan.

Tapi harus ada kaji ulang terhadap penanganan sampah dan inovasi yang dilakukan ini. Seandainya masih terdapat kekurangan dan biaya juga besar serta keterlambatan pengangkutan sampah masih bermasalah, karena kekurangan armada atau banyak armada yang rusak sebaik mungkin memang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

"Dengan diserahkan pada pihak ketiga, pemerintah akan lebih bisa melakukan kontrol kinerja," ujar Bebby.

Didalam kesepakatan kontrak dengan pihak pemenang tender itu pasti dibuatkan klausul terkait standar pengangkutan, ia rasa biaya yang dikeluarkan dinas cukup besar apabila dikelola sendiri.

"Ada kos perawatan armada, pengadaan armada dan perbaikan maupun lainnya tentu cukup besar," tambahnya.

Tapi apabila dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga tentu, biaya perawatannya armada tidak dikeluarkan oleh Pemkot lagi dan itu semua menjadi tanggungan pihak ketiga.

Selama ini dengan biaya sekitar Rp35 miliar seperti yang disebutkan Kepala DLH ,ia merasa masih kurang maksimal penanganan sampahnya tapi biaya cukup besar. Hal itu lantaran masih banyaknya keluhan masyarakat terkait sampah-sampah yang tidak diangkut oleh petugas secara tepat waktu.

Ia mengajak melihat, apakah inovasi ini berjalan dengan baik tapi apabila tak ada perubahan dan tak memberikan efek efisiensi perlu kiranya kerjasama dengan pihak ketiga.

Dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, DLH dapat mengontrol dan biaya tidak begitu besar, karena disebutnya biaya membeli armada dan perawatanlah yang sangat besar.

Tapi apabila ada kontrak dengan pihak ketiga, tentunya mereka akan berlomba-belomba memberikan pelayanan terbaik dan termurah agar bisa memenangkan kerjasama yang ada.

"Apabila tidak memberikan yang terbaik, tentunya perusaha pihak ketiga ini akan diputus kontraknya dan dapat diserahkan pada pihak lainnya yang lebih kompeten," pungkasnya.