Fokus Program Pembangunan 2019 Kota Pontianak 600 Drainase dan Jalan Lingkungan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dengan plafon anggaran yang mencapai Rp1,8 triliun untuk anggaran 2019 sesuai dengan nota kesepakatan yang telah ditandatangani antar pihak legislatif dan eksekutif setelah dilakukan sidang paripurna istimewa di DPRD Kota Pontianak, Wakil Ketua DPRD, Heri Mustamin mengharapkan adanya percepatan-percepatan pembangunan yang dilakukan Pemkot Pontianak.

Ia tehaskan entunya anggaran yang telah ada harus lebih banyak ke anggaran belanja langsung atau belanja modal khususnya kesasaran pada masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan anggaran 2019 mendatang satu diantara fokusnya adalah pada penanganan persoalan genangan yang selalu dikeluhkan warga Pontianak.

Baca: Hari Terakhir Pemberkasan, Ini Profesi Paling Banyak Peminatnya di Mempawah

"Program yang difokuskan pada tahun 2019 satu diantaranya yaitu persoalan terhadap genangan dan kita minta harus diprogramkan 600 drainase dan jalan lingkungan," ucap Heri Mustamin saat diwawancarai, Rabu (17/10/2018).

Selain itu, berdasarkan KUA-PPAS yang telah ditetapkan, difokuskan juga pada sarana menunjang pendidikan, misalnya pagar dan halaman sekolah karena itu juga ada didalam visi dan misi nya wali kota yang baru. Tapi ia tegaskan belum terdefinisi sebagai visi misi wali kota yang baru ini.

Tahun depan akan difokuskan nya pada penanganan genangan air dan selama ini karena tidak adanya soal managemen yang tidak beres dan tidak terhubung antara pengembangan drainase Kota Pontianak.

"Maka diadakannya drainase lingkungan dengan drainase perkotaan dan yang paling penting ini sudah 15 tahun saya suarakan, untuk normalisasi saluran di Pontianak. Hal ini wajib dilakukan, karna inilah pangkal untuk mengurai masalah genangan yang terjadi selama ini," ujarnya.

Normalisasi harus dilakukan secara menyeluruh agar semuanya berjalan dengan baik dan harus dilakukan koneksi antar satu dengan yang lainnya. Ia minta pada Pemkot Pontianak untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena saluran ini ada yang menjadi tanggung jawab provinsi.

"Diharapkan kepada Gubernur Kalbar, yang dulu pernah menjabat di kota Pontianak agar lebih memperhatikan parit agar bisa ternomalisasi dengan baik. Mudah-mudahan Gubernur Kalbar saat ini tidak menganaktirikan Pontianak, karena selama ini tidak ada subsidi dari Provinsi bahkan aspirasi dari kawan-kawan DPRD yang berasal dari Pontianak yang saya liat terlalu kecil dan minim sekali," tegasnya.

Selain itu, ia minta koordinasi juga terkait adanya wacana ingin mendirikan SMA di Pontianak Timur, karena kewenangan ada di provinsi. Saat ini gubernur merupakan nantan wali kota pontianak tentu paham betul kebutuhan Pontianak.

"Kita tidak minta Pontianak t dianak emaskan, tapi setidaknya jangan dianaktirikan seperti sebelumnya," ujar Politisi Golkar ini.

Kemudian 2019 mendatang ia minta harus dilakukan nya inovasi-inovasi dibidang ekonomi, seperti yang diminta pada dinas koperasi usaha makro dan perdagangan untuk selalu intens mengelola usaha-usaha kecil biar bisa mengeliat, karena perekonomian sekarang sangat bermasalah dengan fluktuasi dollar yang semakin hari semakin tidak menentu .

"Harus diperhatikan juga jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi bagi Kota Pontianak, yang nantinya memberikan dampak pada masyarakat kita khususnya daya beli mereka," ujarnya.

Selanjutnya program yang dilakukan 2019 mendatang harus mempu memberikan korelasi pada Pendapatan Asli Daerah, karena tahun ini PAD Kota Pontianak sangat kecil kenaikannya. Maka ia meminta diadakan nya inovasi di Tepian Sungai Kapuas dan destinasi-destinasi di bidang parawisata seperti cagar budaya, Istana Kadriah dan Masjid Jami, Makam Kesultanan Batulayang agar orang-orang dapat mengetahui apa saja yang ada di Kota Pontianak dan menjadi daya tarik untuk wisatawan.