DPRD dari Fraksi Nasdem DKI Sebut Pencabutan Izin 13 Pulau Reklamas Prematur
Sehingga 13 pulau yang belum dibangun, dihentikan pengerjaannya, sementara pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memiliki hak untuk mencabut izin 13 pulau reklamasi. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Bahkan Bestari menyebut keputusan tersebut prematur.
"Tanggapan saya selaku anggota DPRD terkait itu, saya nyatakan itu prematur," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Oleh sebab itu, dia mengaku heran dengan kajian yang menurutnya belum komperehensif, namun Anies telah membuat keputusan untuk menghentikan proyek tersebut.
Baca: Terpilih Menjadi Duta Lalu Lintas Kalbar, Moklis Komitmen Emban Tugas dengan Maksimal
"Makanya saya katakan bahwa ini sesuatu yang prematur. Yang hanya dikaji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin kurang menguasai," kata Bestari.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta resmi mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta, hal ini sekaligus memastikan proyek reklamasi dihentikan.
Sehingga 13 pulau yang belum dibangun, dihentikan pengerjaannya, sementara pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan, akan dikelola untuk kepentingan publik.
Putusan tersebut diambil setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura).
Dimana tidak hanya pengerjaan saja yang dihentikan, tetapi secara keseluruhan. Karena izin prinsip dan pelaksanaan juga dicabut.
