Gelar Aksi Kebangsaan Dan Solidaritas di DPRD Kalbar, Ini Tuntutan HMI Cabang Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ratusan mahasiswa dan mahasiswi tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak gelar aksi kebangsaan dan solidaritas di Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (24/9/2018) sore. 

Dalam aksinya, sembari memegang spanduk dan bendera berlogo HMI, semua menyuarakan sikap tegas yang dirangkum dalam petisi aksi.

Ketua HMI cabang Pontianak, Nuryasin Purnama Kencana mengatakan setidaknya ada dua poin pernyataan sikap yakni kebangsaan dan solidaritas. Terkait sikap kebangsaan, ada tiga poin yang disampaikan yakni pertama, menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Baca: Pengamat Ekonomi: PLTBm Lebih Ekonomis

Poin kedua, meminta kandidat kontestasi Pilpres dan Pileg tidak menggunakan politik yang bersifat memecah belah bangsa.

“Ketiga, kami meminta pemerintah memperjelas dan memperketat sistem regulasi Tenaga Kerja Asing (TKA),” ungkapnya. 

Sementara itu terkait pernyataan sikap solidaritas, ada tiga tuntutan yang dilontarkan ke pemerintah yakni pertama, menuntut kepolisian bertanggungjawab atas tindakan anarkisme terhadap kader HMI di Bengkulu dan Kendari.

Kedua, menuntut Kapolri memberikan timdakan tegas terhadap oknum kepolisian yang melakukan kekerasan.

“Ketiga, mendesak Kapolri untuk meminta maaf secara langsung di konferensi pers. Kami meminta anggota dewan menyuarakan apa yang kami aspirasikan hari ini,” tukasnya.

Baca: Aji dan DW Awali Pelatihan Keimanan dan Media di Pontianak

Ketua Komisi I DPRD Kalbar H Subhan Nur menyambut baik aspirasi yang disuarakan oleh HMI Cabang Pontianak terhadap Pemerintah Pusat. Ia beri apresiasi aksi berlangsung tertib dan simpatik.

“Sepanjang untuk kebaikan rakyat. Kami sambut baik dan mendukung penuh,” kata saat dihubungi via seluler.

Politisi Nasdem asal Sambas itu sampaikan permohonan maaf lantaran DPRD Kalbar tidak bisa terima aksi. Pasalnya, sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar bahwa anggota DPRD Kalbar mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) di Kota Batam, Provinsi Riau pada 23-26 September 2018.

“Mohon maaf, kami lagi di luar kota. Jika ada yang menyampaikan aspirasi biasa selalu kita terima,” singkatnya.