Sutarmidji Tegaskan Segera Kembalikan Sekda Kalbar ke Kemendagri

“Sambil menungu arahan Kemendagri. Sementara ini saya tempatkan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” imbuhnya.

Sutarmidji Tegaskan Segera Kembalikan Sekda Kalbar ke Kemendagri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat diwawancarai awak media usai hadiri acara Seminar Forum Ekonomi Kementerian bertema perkembangan ekonomi dan APBN untuk pemerataan pembangunan di Hotel IBIS Pontianak,  Selasa (18/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan segera kembalikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar M Zeet Hamdy Assovie kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 September 2018.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya agar pelaksanaan visi, misi dan program pemerintahannya bersama Ria Norsan berjalan lancar hingga lima tahun mendatang.

Baca: Tanggapi Sutarmidji Ganti Sekda dan Kadis, Pengamat Politik: Harus Berani Merombak

Baca: DPR-RI Dukung Langkah Sutarmidji Mutasi Pejabat

“Untuk kelancaran visi-misi saya. Mulai tanggal 20 September, saya akan kembalikan Pak Sekda ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai hadiri acara Seminar Forum Ekonomi Kementerian bertema perkembangan ekonomi dan APBN untuk pemerataan pembangunan di Hotel IBIS Pontianak,  Selasa (18/9/2018).

Ia menimpali tidak ada yang bisa membina pejabat Eselon I selain Kemendagri. Menurut dia pengembalian atau penitipan Sekda Kalbar ke Kemendagri adalah langkah sangat tepat.

“Saya kembalikan atau titip ke Kemendagri. Terserah mau diapakan. Tapi yang jelas, saya tidak akan mengaktifkan beliau di pemerintahan,” terangnya.

Midji sapaan akrabnya mengatakan langkah itu terpaksa diambil lantaran telah melalui berbagai pertimbangan. Diantaranya, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie pernah menyatakan di berbagai kesempatan saat masa kampanye Pilgub 2018 lalu bahwa jika pasangan Sutarmidji-Ria Norsan menang, maka dia tidak bersedia menjadi Sekda.

“Kemudian di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji, Sekda juga menyampaikan hal itu, bahwa dia tidak bersedia,” jelasnya.

Hal lain yang jadi pertimbangan adalah Sekda Kalbar tidak berada di tempat dan meminta cuti besar saat pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Terpilih 2018-2023.

Termasuk, saat kondisi genting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

“Yang lebih fatal, dia (Sekda Kalbar_red) adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tapi defisit APBD Tahun 2018 sebesar Rp 691 Miliar dibiarkan. Itu (defisit_red) 12 persen. Padahal, yang dibolehkan hanya 3 persen. Beliau saya anggap tidak bertanggung jawab,” katanya.

Kendati demikian, Midji menegaskan bahwa tidak akan memberhentikan Sekda Kalbar, namun hanya mengembalikan atau menitipkan ke Kemendagri hingga keluar surat keputusan penempatan dari Pemerintah Pusat.

“Sambil menungu arahan Kemendagri. Sementara ini saya tempatkan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” imbuhnya.

Midji menambahkan ada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menginstruksikan kepada Gubernur-Wakil Gubernur terpilih saat pelantikan. Jika seandainya ada Sekda maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mendukung kelancaran implementasi visi, misi dan program pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih maka diberikan kewenangan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

“Itu disampaikan di Kantor KPK. Silahkan mem-Plt kan Sekda, bahkan lima tahun pun boleh. Saya akan open bidding (lelang jabatan). Paling tidak setahun selesai lah,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved