Herman Hofi: Manajemen Pertamina Dalam Penyaluran Gas LPG Subsidi Amburadul

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANA.CO.ID, PONTIANAK - Terkait razia dan sidak yang dilakukan oleh pihak Pertamina terkait penggunaan tabung gas elpiji 3kg mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar.

Ia melihat seharusnnya pelaku usaha mikro dan kecil masih diperbolehkan dalam penggunaan LPG 3kg ini.

"Sebetulnya kalau usaha mikro dan kecil itu boleh. Tetapi kalau usaha besar tentu itu kurang pas. Cuma masalahnya pihak Pertamina jangan mengalihkan isu," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Senin (10/9/2018).

Pertamina juga dimintanya tegas dalam menangani BBM yang lainnya. Sehingga ia berharap Pertamina juga harus menertibkan bukan hanya gas tetapi juga semua BBM yang ada saat ini sudah kacau sekali manajemennya.

Baca: Sutarmidji Minta Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2018 Ditunda, Ini Alasannya

"Manajemen Pertamina ini sudah tidak tentu rudu lagi. Harusnya manajemen Pertamina itu ketika gas itu keluar di depot mereka, mereka punya tanggungjawab bagaimana untuk mendistribusikannya," ujarnya.

Ia harap Pertamina memastikan pendistribusian ke tangan konsumen harus dipastikan betul-betul gas 3 kg itu berada di tangan orang-orang yang mempunyai hak memperoleh itu.

Namun yang terjadi saat ini tidak seperti itu, Pertamina tak pernah mengawasi distribusinya tau-taunya melalakukan cek lapangan ditempat usaha semata sedangkan distibusinya tidak diketahui.

"Kita berharap supaya pertamina ini membuat Satgas secara khusus untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan bahan bakar yang memang bersubsidi untuk rakyat kecil. Jadi harus ada pengaturan seperti itu, Kalau misalnya ternyata itu terjadi penyimpangan dan sebagainya hukum yangg bisa dilakukan jangan pada konsuen nya tapi pada distributor nya yang menyalurkan itu," ucap Herman.

Baca: Soal Gosip Rencana Pernikahannya Dengan Ahok, Bripda Puput Akhirnya Angkat Bicara!

Ini harusnya ada instrumen khusus yang dimiliki pihak Petamina untuk melakukan itu. Tentu saja ini perlu ada kersajama dengan pemerintah daerah.

"Nah selama ini Pertamina terkesan mereka tidak mau bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban bahan bakar termasuk gas ini tadi. Seharusnya pemerintah daerah juga dilibatkan untuk bersama-sama membuat regulasi bersama,"tegasnya.

Bagaimana regulasinya di daerah juga membuat Perda yang berkaitan dengan pendistribusian bahan bakar, sama halnya dengan gas yang bersubsidi. Tetapi Pertamina disebutnya tidak proaktif.