Panwaslu : Lakukan Money Politics Bisa di Pidanakan

Ia mengatakan, memang untuk saat ini pihaknya tidak bisa menentukannya secara pasti. Karena pihaknya juga memerlukan laporan dari masyarakat.

Panwaslu : Lakukan Money Politics Bisa di Pidanakan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ M WAWAN GUNAWAN
Pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang di laksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Sambas, Jum'at (10/08/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sambas Andreas mengatakan bagi para peserta dan pelaku Many Politics di pemilihan legislatif 2019 bisa dikenakan sanksi pidana.

"Sanksi jelas kalau Many Politics itu ada sanksi pidananya," ujarnya, sesaat setelah melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu, Jum'at (10/08/2018).

Baca: Proses Evakuasi Pria Lansia Tak Bernyawa Dari Kamar Hotel di Pontianak

Baca: Panwaslu Kabupaten Sambas Laksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Ia mengatakan, memang untuk saat ini pihaknya tidak bisa menentukannya secara pasti. Karena pihaknya juga memerlukan laporan dari masyarakat.

Untuk itu, ia minta masyarakat bisa untuk bersama-sama mengungkapkan kasus tersebut jika memang ada.

"Untuk kerawanan politik uang kita tidak bisa menentukan secara pasti, karena kita mendapatkan informasi yang berubah-ubah juga. Tapi kita minta masyarakat untuk sama-sama bisa mengungkapkan hal itu," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya akan lansung menindaklanjuti jika ada laporan, jika cukup bukti dan selanjutnya bisa diproses.

Sementara itu untuk pelanggaran admistrasi ia mengatakan ada tahapannya tersendiri. Dan pihaknya akan memberikan pertimbangan apabila ada akumulasi pelanggaran administrasi.

Bahkan ia mengatakan bisa sampai tahap pembatalan calon (Eliminasi).

Sedangkan jika terkait dengan kegiatan yang hari ini dilaksanakan, yaitu Sosialisasi Pengawasan Pemilu dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu Dalam Rangka Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Andreas Mengatakan, hal itu dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di tahun pemilu 2019 mendatang.

"Target panwaslu dari sosialiasi inikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran salah satunya dengan sosialisasi. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di 2019," ujarnya.

Sosialisasi itu sendiri melibatkan beberapa stakeholder terkait, partai politik dan para calon legislatif. Namun demikian ia mengatakan sasaran utamanya saat ini adalah dari partai politik. (One)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved