DPRD Kalbar Tekankan Pembangunan PLTU Harus Jamin Kebutuhan Listrik Desa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Komisi IV DPRD Kalbar Muhammad Mochlis menyambut positif Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalbar 1 di Kawasan Tanjung Gundul, Bengkayang.

Seperti diketahui, proyek PLTU Kalbar-1 ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. PT GCL Indo Tenaga sebagai pemenang tender targetkan pembangunan sesuai jadwal atau bahkan dapat Iebih cepat dari jadwal COD tahun 2020.

Baca: Nilai Investasi Proyek PLTU Tanjung Gundul Capai 400 Juta Dolar AS

Baca: Bangun PLTU Kalbar-1, Manajemen GCLIT: Kalau Tak Tuntas, Kami Rugi

“Jika untuk perkembangan listrik Kalbar, ya saya setuju saja. Cuma saya lebih setuju lagi kalau pemerintah fokus ke listrik desa,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Rabu (1/8/2018) malam.

Ia menekankan harus ada jaminan bahwa listrik yang dihasilkan PLTU nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat desa yang selama ini belum mendapat listrik.

“Kalau hanya untuk industrial dan masyarakat perkotaan. Saya pikir konsep berpikirnya sudah salah. Berkerja sama juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang diuntungkan. Apakah desa-desa pedalaman scara otomatis terkena dampak pembangunan PLTU,” terangnya.

Politisi PDIP itu mengatakan dirinya lebih cenderung kepada program PLN yang harusnya fokus ke listrik desa atau lisdes. Ia menyarankan setidaknya 2 atau tiga desa harus mempunyai satu pembangkit diesel agar pemerataan listrik tercapai.

“Itu saran saya karena mempertimbangkan kondisi geografis Kalbar. Antar dusun ke dusun jaraknya berkilo-kilo. Ini solusi untuk 50 persen desa Kalbar yang saat ini masih gelap gulita,” katanya.

Mochlis mengingatkan apalah artinya jika pemerintah fokus menambah daya namun yang menikmati adalah industrial dan masyarakat kota.

“Kemudian, kalau pembangunan daya saja tanpa diimbangi dengan transmisi dan jaringan distribusi akan mubajir. Coba pikir gimana distribusi ke desa-desa pedalaman yang medannya berat. Coba cek berapa persen dana APBN untuk memperkuat jaringan ke desa-desa. Saya lihat sangat minim,” tukasnya.

Anggota DPRD Kalbar Fraksi PKB, Kadri menegaskan dukung pembangunan PLTU itu. Namun, ia meminta agar nantinya ketersediaan listrik tidak hanya menjangkau masyarakat di sekitar kawasan PLTU, namun juga masyarakat daerah-daerah lainnya.

“Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Jangan sampai desa-desa yang belum mendapat listrik diabaikan. Masyarakat desa-desa itu harus menikmati listrik. Ini angin segar,” terangnya.

PLTU ini harus benar-benar menerangi Kalbar dan tidak menjadi konsumsi politik. Kadri meminta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk kawal proses pembangunan PLTU itu agar rampung sesuai target.

“Semua masyarakat, wartawan, LSM, DPRD dan unsur lainnya harus mengawal pembangunan PLTU ini. Apalagi proyek ini menggunakan dana besar. Pakai uang rakyat tu bangunnya,” tandasnya.